Hakim Merasa Sikap DPRD DKI soal Perda Reklamasi Janggal

Kompas.com - 15/09/2016, 10:09 WIB
Tersangka kasus suap raperda reklamasi, Mohamad Sanusi, akan segera mendengar dakwaannya di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Rabu (24/8/2016). Jessi Carina Tersangka kasus suap raperda reklamasi, Mohamad Sanusi, akan segera mendengar dakwaannya di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Rabu (24/8/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Baslin Sinaga, merasa ada yang janggal saat anggota DPRD DKI Jakarta, khususnya Badan Legislasi Daerah (Balegda) DKI terus-menerus mempersoalkan payung hukum tambahan kontribusi bagi pengembang reklamasi.

Hal itu dikatakan Baslin dalam persidangan terhadap terdakwa anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Salah satu saksi yang kembali mempersoalkan payung hukum adalah Ketua Balegda DPRD DKI M Taufik.

"Memangnya kalau ada denda-denda yang diatur dalam Perda itu dibuat setelah ada dasar hukumnya? Justru Perda itulah yang jadi dasar hukum," ujar Hakim Baslin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu malam.

Menurut Baslin, saat DPRD menanyakan payung hukum tambahan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hal itu malah menimbulkan tanda tanya.

Seharusnya, kata Baslin, justru Perda dibuat sebagai dasar hukum untuk menentukan besaran tambahan kontribusi yang diwajibkan bagi pengembang. Baslin menilai, anggota Balegda DPRD DKI yang menanyakan payung hukum pembuatan Perda, tidak memahami logika hukum.

"Jadi, sepertinya DPRD bertanya-tanya mana payung hukumnya, padahal justru anggota DPR dan eksekutif lah yang menentukan besaran itu, itu logika hukum yang saya pelajari," kata Baslin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Balegda DPRD DKI menolak pasal tambahan kontribusi 15 persen dicantumkan dalam draf Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).

Hampir semua anggota Balegda menilai pihak Pemprov DKI tidak punya payung hukum untuk mengusulkan tambahan kontribusi sebesar 15 persen. Akibat terus-menerus mempersoalkan payung hukum, akhirnya disepakati bahwa pasal tanbahan kontribusi diatur dalam peraturan gubernur.

Dalam kasus ini, M Sanusi yang juga anggota Balegda DKI didakwa menerima suap dari perusahaan pengembang yang ikut dalam proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

Suap tersebut diberikan agar Sanusi mengakomodir keinginan pengembang dalam perda tentang reklamasi (RTRKSP).

Salah satunya, untuk menghilangkan pasal tambahan kontribusi sebesar 15 persen, yang dinilai oleh pengembang terlalu memberatkan.

Kompas TV Ahok Jadi Saksi Untuk Terdakwa Sanusi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Agung: Jaksa Punya Wewenang Luar Biasa, Gunakan dengan Bijaksana

Jaksa Agung: Jaksa Punya Wewenang Luar Biasa, Gunakan dengan Bijaksana

Nasional
Kejaksaan Sita Aset IM2 Senilai Rp 1,35 Triliun

Kejaksaan Sita Aset IM2 Senilai Rp 1,35 Triliun

Nasional
Harta Kekayaannya Dipertanyakan, Ini Penjelasan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Harta Kekayaannya Dipertanyakan, Ini Penjelasan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Kunjungan Hari Kedua, Jokowi Akan Luncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali dan Hadiri Rapim Kadin

Kunjungan Hari Kedua, Jokowi Akan Luncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali dan Hadiri Rapim Kadin

Nasional
Eks Jubir Pertanyakan Naiknya Harta Kekayaan Pimpinan KPK Nurul Ghufron

Eks Jubir Pertanyakan Naiknya Harta Kekayaan Pimpinan KPK Nurul Ghufron

Nasional
Saat PSI Dinilai Lancang karena Minta Sahroni Mundur dari Ketua Pelaksana Formula E

Saat PSI Dinilai Lancang karena Minta Sahroni Mundur dari Ketua Pelaksana Formula E

Nasional
Kala Risma Dikritik Saat Minta Tunarungu Berbicara…

Kala Risma Dikritik Saat Minta Tunarungu Berbicara…

Nasional
[POPULER NASIONAL] Karantina Perjalanan Luar Negeri Diperpanjang Jadi 10 Hari | Tanggapan Mahfud MD soal Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

[POPULER NASIONAL] Karantina Perjalanan Luar Negeri Diperpanjang Jadi 10 Hari | Tanggapan Mahfud MD soal Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

Nasional
Profil Hillary Brigitta Lasut, Anggota Termuda DPR yang Minta Ajudan dari TNI

Profil Hillary Brigitta Lasut, Anggota Termuda DPR yang Minta Ajudan dari TNI

Nasional
Jelang Perayaan Natal, Berikut Perincian Aturan dari Kemenag yang Harus Diperhatikan...

Jelang Perayaan Natal, Berikut Perincian Aturan dari Kemenag yang Harus Diperhatikan...

Nasional
Lelang Lukisan Penyandang Disabilitas, Risma: Laku Rp 358.700.000, Uang Dikembalikan ke Seniman

Lelang Lukisan Penyandang Disabilitas, Risma: Laku Rp 358.700.000, Uang Dikembalikan ke Seniman

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Pemerintah Larang Pejabat ke Luar Negeri Cegah Varian Omicron

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Pemerintah Larang Pejabat ke Luar Negeri Cegah Varian Omicron

Nasional
Mensos Risma: Saya Ingin Optimalkan Kemampuan Tunarungu, Minimal Bisa Minta Tolong

Mensos Risma: Saya Ingin Optimalkan Kemampuan Tunarungu, Minimal Bisa Minta Tolong

Nasional
BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.