Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koarmabar Tangkap Tangan Tiga Kapal yang Transfer CPO Ilegal di Perairan Kepri

Kompas.com - 14/09/2016, 18:47 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Personel Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tiga kapal yang tengah mentransfer crude palm oil (CPO) ilegal di Perairan Alang Tiga, Dabo Singkep, Kepulauan Riau, Selasa (13/9/2016) malam.

Kepala Dinas Penerangan Koarmabar Letkol TNI Budi Amin mengatakan, OTT itu berawal dari aktivitas patroli laut yang dilakukan Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) 4 Lanal Dabo Singkep dengan menggunakan Kapal Kuala Gaung.

"Tim kemudian mendeteksi adanya kegiatan transfer CPO ilegal yang dilakukan tiga kapal," ujar Budi, melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (14/9/2016).

Setelah diintai beberapa jam, tim WFQR melakukan penyergapan.

Tim mendapati TB Cavalo GT185 tengah mentransfer CPO ke KM Riau Jaya GT17 dan TK Metro GT2085.

Dari ketiga kapal tersebut, tiga orang nahkoda masing-masing kapal beserta total 15 orang anak buah kapal diamankan.

Dari pemeriksaan sementara, pemilik kapal induk berinisial S. Tim juga memeriksa dokumen ketiga kapal dan memastikan bahwa aktivitas pentransferan CPO tersebut adalah ilegal.

"Muatan kapal induknya (TB Cavalo) 4.000 ton. Rencananya, akan ditransfer 10 ton ke KM Riau. Tapi, saat kami tangkap, baru mentransfer sebanyak 3 ton," ujar Budi.

Nahkoda dan anak buah kapal itu dibawa ke Tanjung Sebayur Dabo Singkep untuk diperiksa.

Setelah itu, mereka akan diserahkan kepada aparat kepolisian untuk ditindak sesuai hukum.

Adapun, ketiga kapal serta ribuan ton CPO itu juga telah diamankan.

Komandan Lantamal IV Laksamana Pertama TNI S. Irawan mengatakan, pihaknya akan terus menindak sega;a aktivitas ilegal.

Oleh karena itu, ia meminta jajarannya selalu waspada dan teliti terhadap segala aktivitas yang mencurigakan di perairan.

"Pelaku ini selalu mencari kelengahan aparat. Makanya mereka biasa bergerak pada malam hari dan kondisi cuaca buruk. Namun TNI AL akan terus waspada melalui patroli rutin dan pemetaan jalur rawan," ujar Irawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com