Ketua Partai Demokrat: Peningkatan Kepuasan Publik Tak Sejalan dengan Realita

Kompas.com - 14/09/2016, 06:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Senin (21/3/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Namun, menurut Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto, hasil survei itu tidak sejalan dengan realita kinerja pemerintahan.

"Saya melihat bahwa persepsi publik tentang kinerja pemerintah tidak in line dengan fakta atau kondisi yang ada," ungkap Didik yang juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR, dalam pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (13/9/2016).

Sejumlah persoalan yang terjadi di antaranya masih rentannya daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang lamban, belum lagi ancaman defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lantaran.


"Bisa dipastikan akan memengaruhi ekonomi nasional dan pencapaian kesejahteraan rakyat," kata dia.

Persoalan lain juga terjadi di sektor hukum, yang dinilai masih terdapat tebang pilih penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.

Aparat terkesan lebih senang menangani kasus-kasus kecil daripada persoalan besar yang melibatkan pejabat tinggi atau kepala daerah.

Selain itu, Didik juga menyoroti masih rendahnya tingkat kepatuhan penyelenggara negara terhadap sejumlah keputusan yang telah dibuat.

Tanpa menyebut siapa penyelenggara negara yang dimaksud, menurut dia, tindakan itu berpotensi melanggar UU yang ada.

"Di sisi lain kebebasan berpendapat dan demokrasi menjadi momok bagi sebagian masyarakat akibat ketakutan mereka terhadap penguasa yang represif. Tentu ini akan mengganggu kualitas demokrasi kita ke depan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, survei CSIS menunjukkan adanya peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Pada Oktober tahun lalu, kepuasan publik hanya sebesar 50,6 persen.

(Baca: Survei CSIS: 66,5 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintah)

Sementara, pada Agustus 2016, kepuasan publik naik menjadi 66,5 persen.

Terdapat empat bidang utama kinerja pemerintah mengalami peningkatan, yaitu dalam bidang ekonomi, hukum, politik, dan maritim.

Survei CSIS dilakukan dengan sampel 1.000 orang yang tersebar di 34 provinsi.

Mereka yang menjadi responden dipilih secara acak yaitu telah memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas.

Hasil survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error 3,1 persen.



EditorKrisiandi

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X