Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Didukung PKS, Sandiaga Uno Yakinkan Tak Ada Mahar Politik

Kompas.com - 10/09/2016, 08:53 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Gerindra, Sandiaga Uno mengatakan, dirinya sudah resmi didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ia meyakinkan bahwa tak ada mahar dalam dukungan PKS.

"Tidak ada mahar sama sekali. Mahar itu adalah produk-produk politik masa lalu. Masa depan adalah membangun Jakarta dengan penuh keikhlasan," kata Sandiaga di Jakarta Selatan, Jumat (9/9/2016) malam.

Sandiaga mengatakan, setelah resmi berkoalisi dengan partainya, PKS kini juga menawar untuk mengajukan kadernya Mardani Ali Sera sebagai calon wakil gubernur untuk mendampingi Sandiaga.

"Salah satu yang diajukan oleh PKS adalah calon wakil gubernur yang sekarang lagi diproses oleh teman-teman (partai). Dalam sebuah harapan bisa merepresentasi apa yang diinginkan oleh warga Jakarta," ujar Sandi.

Dengan bergabungnya PKS, maka Sandiaga telah memenuhi syarat minimal pengusungan calon. Jumlah kursi kedua partai tersebut di DPRD DKI Jakarta sebanyak 26 kursi.

Kendati demikian, Sandiaga masih berharap partai lainnya di luar partai pendukung petahana untuk bergabung dalam koalisi.

"Kami tidak hanya menginginkan PKS. Semua yang sudah bergabung dalam Koalisi Kekeluargaan itu, ya kami ingin merajut kebersamaan," ujarnya.

(Baca juga: Disetujui Prabowo-Sohibul Iman, PKS Harap Sandiaga-Mardani Didukung Partai Lain)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com