Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Sekolah Partai, Djarot Disapa "Bakal Calon Wakil Gubernur DKI"

Kompas.com - 06/09/2016, 17:17 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kader PDI Perjuangan yang kini menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, disebut-sebut akan menjadi "jagoan" PDI-P dalam Pilkada DKI Jakarta.

Sinyal itu muncul dalam pembukaan Sekolah Partai bagi calon kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan di Depok, Jawa Barat, Selasa (6/9/2016).

Dalam sambutannya, kepala sekolah partai sekaligus Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun menyebutkan bahwa Djarot akan diusung PDI-P sebagai bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkannya saat menyapa beberapa calon kepala daerah yang menjadi sorotan publik seperti bakal calon Gubernur Papua, Banten hingga DKI Jakarta.

"Nah, ini dia. Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful," ujar Komarudin, yang langsung disambut meriah lima puluhan peserta.

"Namun ingat, masih bakal loh," lanjut dia yang juga disambut tepuk tangan.

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga menyinggung, peserta sekolah partai ini merupakan tokoh yang telah mendapatkan rekomendasi darinya untuk berlaga di Pilkada.

Oleh karena itu, Megawati berpesan agar mereka menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.

Mega juga mengingatkan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain para peserta dan Megawati, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini turut hadir dalam acara tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com