Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencalonan Budi Gunawan Dinilai sebagai Upaya Sinergikan BIN dengan Penegak Hukum

Kompas.com - 05/09/2016, 18:03 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Al Araf menilai, pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan upaya pemerintah untuk membenahi fungsi koordinasi lembaga intelijen dengan aparat penegak hukum.

Menurut dia, kerja sama institusi penegak hukum terkait data dan informasi lembaga intelijen tidak berjalan dengan baik.

Sementara, koordinasi yang baik sangat menentukan keberhasilan upaya deteksi dini terhadap sebuah serangan yang mengancam stabilitas nasional.

"Praktiknya, ada sharing data dan informasi yang berjalan kurang baik antara lembaga intelijen dan kepolisian. Padahal fungsi koordinasi antara mereka sangat penting terkait deteksi dini," ujar Araf dalam diskusi 'Pergantian Kepala BIN dan Membangun Intelijen Profesional', di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016).

Masalah fungsi koordinasi, kata dia, terjadi karena ada egosektoral kelembagaan.

BIN yang didominasi oleh kalangan militer seringkali tidak bisa bekerja sama dengan pihak penegak hukum seperti kepolisian yang berlatar belakang sipil. 

Hal ini mengakibatkan pertukaran informasi intelijen sulit dilakukan.

"Di Indonesia egosektoral seringkali terjadi. Saya melihat Presiden berharap ada penguatan koordinasi dengan efektif. Kepala BIN yang baru harus bisa mengkoordinasikan itu dengan institusi penegak hukum," kata Araf. 

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPR RI Arif Suditomo juga menyinggung soal peningkatan sinergitas antara lembaga intelijen dengan aparat penegak hukum.

Dia menilai, selama ini integrasi informasi antara BIN dan Kepolisian tidak berjalan dengan baik.

Akibatnya seringkali deteksi dini tidak bisa digunakan untuk mencegah terjadinya sebuah aksi teror.

Arif menilai, latar belakang Budi Gunawan yang berasal dari kepolisian akan mampu mensinergikan kerja BIN dengan Polri.

"Soal sinergi satu hal yang menjadi problem kronis dilihat dari sisi integrasi lembaga. Kuncinya sinergi yang tidak jalan. Kami berharap BIN bisa disinergikan dengan Polri," kata Arif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com