Ahok Kaget Dengar Isi Percakapan Sunny dan Ariesman soal Tambahan Kontribusi

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku kaget saat mendengar keluhan pengusaha pengembang reklamasi soal tambahan kontribusi sebesar 15 persen.

Menurut Ahok, para pengembang selama ini tidak pernah mengeluhkan soal tambahan kontribusi.

Hal tersebut dikatakan Ahok saat menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan suap terkait rancangan peraturan daerah tentang reklamasi.

Ahok menjadi saksi bagi terdakwa anggota DPRD DKI, Mohamad Sanusi.

"Saya juga kaget waktu dengar pemaparan isi telepon Sunny dan Ariesman. Saya juga baru dengar itu waktu jadi saksi di pengadilan ini," ujar Ahok di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/9/2016).

Ahok mengatakan, sejak perjanjian kerja sama dilakukan antara pengembang dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tidak pernah sekali pun pengembang merasa keberatan.

Ia pun merasa heran, mengapa Ariesman tidak menyampaikan secara langsung jika ada keberatan dalam perjanjian kerja sama.

(Baca: Saat Sidang Diskors, Ahok Rangkul Sanusi, Sunny dan Sanusi "Cipika-cipiki")

"Padahal saya sering bertemu dengan Ariesman, tinggalnya pun satu kompleks dengan saya, tetapi tidak pernah sampaikan keberatan," kata Ahok.

Sebelumnya, Ahok pernah menjadi saksi untuk terdakwa mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.

Saat Ahok memberikan keterangan sebagai saksi, jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutarkan beberapa rekaman pembicaraan, salah satunya isi percakapan staf Ahok, Sunny Tanuwidjaja, dengan Ariesman Widjaja.

Dalam kasus ini, Ariesman Widjaja didakwa menyuap anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, sebesar Rp 2 miliar secara bertahap.

Menurut jaksa, suap tersebut diberikan dengan maksud agar M Sanusi yang juga anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI membantu mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).

Selain itu, suap diberikan agar Sanusi mengakomodasi pasal-pasal sesuai keinginan Ariesman, selaku Presdir PT APL dan Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudra, agar mempunyai legalitas untuk melaksanakan pembangunan di Pulau G, kawasan Reklamasi Pantura Jakarta.

Selain itu, salah satu yang dipersoalkan terkait dengan pasal mengenai tambahan kontribusi sebesar 15 persen bagi pemilik izin reklamasi.

Diduga, pengembang merasa keberatan dengan pasal tersebut, kemudian menggunakan Sanusi agar bunyi pasal tersebut diubah.