Tujuh Polisi Hutan dan Petugas Disandera Usai Segel Lahan, Pemerintah Kini Incar PT APSL

Sedangkan Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, karena kejadian itu, kasus kebakaran APSL diambil alih Direktorat Penegakan Hukum Pidana KLHK.

"Kami perkuat pengamanan penyidik yang melakukan penyelidikan dan penyidikan di lapangan," ucapnya.

Saat dikonfirmasi, PT APSL membantah telah memerintahkan dan menjadi dalang atas aksi penyanderaan. Menurut pengacara PT APSL, Novalina Sirait, lahan yang terbakar itu milik kelompok tani, bukan milik perusahaan.

"Luas lahan PT APSL hanya 3.112 hektar di Rokan Hulu. Lahan kami tak terbakar, yang terbakar milik warga," ujarnya.

Sebelumnya, pengungsi yang ditemui di tepian Sungai Rokan Kiri mengaku bekerja di PT APSL. Mereka menyebut, lokasi perusahaan di perbatasan Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir.

PT APSL sebelumnya menjadi sorotan setelah beredar foto di media sosial yang memperlihatkan kongko-kongo petinggi perusahaan itu dengan sejumlah perwira polisi di Riau.

Hal itu pun menimbulkan kecurigaan di masyarakat, mengingat PT APSL lepas dari jerat hukum atas kasus pembakaran hutan.

Namun, Polda Riau membantah foto tersebut terkait pertemuan pejabat polisi dengan petinggi PT APSL untuk membahas kasus kebakaran hutan di Riau.

(Baca: Beredar Foto Kongko Perwira Polisi-Pengusaha, Polda Riau Bantah Terkait Kebakaran Hutan)

"Gambar itu dimasukkan ke Instagram oleh salah satu anggota kami, ternyata malah diberitakan seolah ada kongko dengan tersangka. Tidak begitu," kata Kepala Bidang Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo.

Guntur menganggap, berita yang diedarkan itu terlalu menyudutkan dan penuh opini.

"Tidak mendasar membuat beritanya. Makanya mesti konfirmasi dulu," kata dia.