Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi X DPR Minta Pemerintah Klarifikasi Ulang Data Guru Tersertifikasi

Kompas.com - 28/08/2016, 16:46 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya meminta pemerintah untuk mengklarifikasi ulang data jumlah guru tersertifikasi di Indonesia.

Hal ini menyusul rencana pemerintah yang memangkas penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) sebesar Rp 23,353 triliun, karena dianggap overbudget.

Menurut Riefky, jumlah guru tersertifikasi yang dikemukakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berbeda dengan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada saat raker dengan Komisi X pada 16 Juni 2016.

Berdasarkan data yang dikemukakan Riefky, data Menkeu mengenai guru terserifikasi sebanyak 1.221.947 orang. Sedangkan dari data Kemendikbud sebesar 1.638.240 orang hingga 2015.

"Ada perbedaan sejumlah 416.473 guru. Suatu jumlah yang sangat signifikan," ujar Riefky dalam rilis persnya di Jakarta, Minggu (28/8/2016).

Riefky menambahkan, kedua data tersebut juga berbeda bila disandingkan dengan data pokok pendidikan dasar dan menengah per 27 Agustus 2016.

Data pokok dari laman resmi Kemendikbud tersebut memaparkan rekap total guru nasional semester ganjil 2016/2017 berjumlah 1.648.237 orang.

"Sampai di sini ada tiga data yang berbeda. Mana data yang benar?" ucap Riefky.

Riefky juga mempertanyakan pernyataan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud mengenai kenaikan TPG pada saat pembahasan RAPBN 2016.

Berdasarkan data yang dikemukakan Riefky, pada tahun 2016 akan ada 166 ribu guru disertifikasi. Hal ini memperlihatkan sampai dengan tahun 2016 akan ada 1,8 juta guru yang tersertifikasi.

"Dengan data ini, ada perbedaan 600 ribu guru yang tersertifikasi antara data Kemendikbud dengan Kemenkeu," ucap Riefky.

Menurut Riefky, rencana penundaan anggaran TPG oleh pemerintah sepatutnya disikapi tidak sekadar dengan alasan salah hitung.

"Ada persoalan lebih serius yang terlebih dahulu harus dijelaskan, yaitu tentang perbedaan data jumlah guru antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)," kata Riefky.

Kompas TV Pemangkasan Anggaran Tekan Pertumbuhan Ekonomi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duka di Hari Pendidikan, Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior

Duka di Hari Pendidikan, Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com