Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly: Sekolah Parlemen Bukan Tugas DPR

Kompas.com - 27/08/2016, 14:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengkritik rencana DPR untuk membuat sekolah parlemen.

Ia menilai, DPR sudah melenceng dari tugas utamanya dalam hal legislasi, pengawasan, dan anggaran, apabila sekolah parlemen itu benar-benar diimplementasikan.

"DPR tak perlu bikin sekolah sendiri, karena bukan tugasnya dia," kata Jimly di Jakarta, Sabtu (27/8/2016).

(Baca juga: Sekjen PPP Nilai Sekolah Parlemen Tak Perlu)

Jimly mengatakan, memberikan pendidikan politik bagi masyarakat adalah tugas utama partai politik.

Jika parpol kurang maksimal dalam menjalankan fungsinya, kata dia, berbagai organisasi masyarakat hingga perguruan tinggi bisa ikut membantu.

"ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) yang saya pimpin mau bikin juga sekolah politik. Biar saja masyarakat itu. Dan juga perguruan tinggi, kursus-kursus. Kita juga punya Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional), kan bisa," ucap Jimly.

Jimly pun menyarankan DPR fokus pada tugas utamanya yang selama ini belum maksimal.

Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin sebelumnya mengatakan, gagasan tersebut dicetuskan sebagai upaya peningkatan kualitas anggota dewan.

Selain itu, sekolah parlemen diharapkan bisa membuat standar kualitas legislator meningkat.

"Tujuan kami peningkatan kualitas para legislator, anggota dewan yang selama ini diharapkan masyarakat berkualitas. Baik fungsinya sebagai pembuat undang-undang, penyusun APBN dan fungsi pengawasannya," ujar Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016)

"Tempatnya Wisma Kopo, akan diubah jadi sekolah," sambung Ade. 

(Baca juga: Politisi PDI-P Sebut Sekolah Parlemen Harusnya Jadi Tanggung Jawab Parpol)

Wisma yang dimaksud Ade adalah Wisma Griya Sabha milik DPR di Cisarua, Puncak, Bogor. 

Sekolah yang ditargetkan dapat direalisasikan tahun ini tersebut rencananya diikuti semua Anggota DPR RI dan anggota DPRD di seluruh Indonesia.

Lebih jauh Ade berharap, ke depannya semua partai politik juga bisa ikut terlibat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com