Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Telusuri Informasi Freddy Budiman, DPR Bentuk Panja

Kompas.com - 25/08/2016, 17:12 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Desmond Djunaedi Mahesa mengatakan, Komisi III telah membentuk pantia kerja (panja) untuk menelusuri informasi yang disampaikan gembong narkoba Freddy Budiman.

Freddy, pada tahun 2012, mengungkapkan keterlibatan penegak hukum dalam peredaran narkoba yang dilakukannya.

Panja dibentuk pada Senin (22/8/2016) lalu.

Informasi keterlibatan penegak hukum dalam peredaran narkoba disampaikan Freddy kepada Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar.

Haris mengungkapkan cerita itu sebelum Freddy dieksekusi.

"Panja dibentuk Senin kemarin. Anggotanya hampir semua yang ditunjuk fraksi masing-masing. Saya ketua panja," kata Desmond, dalam sebuah diskusi di kawasan Salemba, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Desmond mengatakan, pembentukan panja ini karena ada kekhawatiran atas investigasi yang dilakukan oleh Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan TNI.

Investigasi BNN dan TNI dilakukan oleh tim internal.

Sementara, investigasi yang dilakukan Polri melibatkan pihak eksternal dengan jumlah anggota tim sebanyak 18 orang.

Desmond mengatakan, panja akan melakukan rapat internal dan memetakan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan. 

Mereka yang akan dimintai keterangan, di antaranya, Haris Azhar, BNN, Polri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dari hasil keterangan itu, panja akan melakukan verifikasi dan membuat rekomendasi yang akan dibawa ke rapat paripurna.

"Kami perdalam dulu baru bikin pernyataan atas temuan apa yang terjadi. Kami akan bawa rekomendasi ke paripurna. Tentunya kalau di Paripurna rekomendasinya kepada Presiden," ujar Desmond.

Sebelumnya, Freddy bercerita kepada Haris, harga narkoba yang dibeli dari China seharga Rp 5.000.

Ia tidak menolak jika ada yang menitipkan harga atau mengambil keuntungan penjualan Freddy.

Oknum aparat disebut meminta keuntungan kepada Freddy dari Rp 10.000 hingga Rp 30.000 per butir.

Dari cerita Haris, Freddy sudah berikan uang ke BNN Rp 40 miliar, Rp 90 miliar ke pejabat tertentu di Polri.

Kompas TV Mabes Polri Belum Temukan Aliran Dana Freddy Budiman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com