Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen DPR: Makin Hari Apresiasi Masyarakat terhadap DPR Makin Minim

Kompas.com - 25/08/2016, 12:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti prihatin dengan kinerja DPR yang selalu dipersepsikan buruk oleh masyarakat.

Hal ini disampaikan Winantuningtyastiti saat membuka diskusi '71 Tahun DPR dan Kinerjanya' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

"Diskusi ini merupakan rangkaian HUT ke-71 DPR RI, yang makin hari kami merasakan makin minim apresiasi dari masyarakat," kata Win, sapaan akrabnya.

Apresiasi masyarakat yang minim ini, lanjut Win, bisa dirasakan melalui pemberitaan di media massa maupun perbincangan netizen di media sosial.

"DPR seringkali dimarahi di media dan media sosial," ucap Win.

(baca: Ketua DPR: Tak Mudah Lakukan Perubahan di DPR)

Untuk kembali membangun citra DPR yang positif, Win mengaku sudah mengundang para pegiat media sosial untuk memahami peran dan fungsi DPR dalam sistem ketatanegaraan.

"Saya berharap agar forum diskusi ini bisa mendiskusikan bagaimana DPR bisa baik di mata publik. Dan antara kepentingan DPR dan publik sama suaranya," kata dia.

Sementara itu, Indra Palevi dari Biro Pusat Penelitian DPR menambahkan, belakangan memang muncul tren global menurunnya kepercayaan terhadap parlemen di hampir semua negara.

(baca: Putu Sudiartana Anggota DPR Ketujuh yang Jadi Tersangka KPK)

Tren ini diketahui dari survei yang dilakukan oleh lembaga penelitian di Jepang. Di Inggris, kata dia, survei menunjukkan 70 persen responden tak peduli dengan Parlemen mereka.

Di Amerika Serikat, 60 persen mengaku benci dengan kongres. Sementara di Jepang, 72 persen responden mengaku tak percaya dengan parlemen.

"Jadi di Indonesia ini masih so so, lebih baik dari negara lain," ucap Indra.

Kompas TV Bagi-Bagi Jatah Proyek, Damayanti: Sistemnya Gitu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com