Ketua DPR Tegaskan Tak Ingin Jadi Stempel Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Hubungan DPR dan pemerintah terus membaik. Imbasnya politik dalam negeri jauh dari kegaduhan. 

Meski begitu, Ketua DPR Ade Komarudin menegaskan parlemen bukan "tukang stempel" pemerintah.

Menurut Ade, jika ada kesamaan antara legislatif dan eksekutif itu karena kedua lembaga tinggi negara tersebut punya pemikiran yang sama dalam hal kepentingan negara.

"Saya selalu bilang, tidak mau jadi tukang stempel pemerintah. Kami mendukung negara ini, bukan mendukung siapapun. Kalau kebetulan bagus untuk negara, kita dukung," ujar Ade saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Ia mencontohkan soal kasus yang menyeret Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar yang mengaku mendapatkan kesaksian dari Freddy Budiman terkait adanya keterlibatan oknum pejabat Badan Narkotika Nasional, Polri, TNI dan Bea Cukai dalam peredaran narkoba yang dilakukannya.

Haris sempat dilaporkan ke Bareskrim Polri akibat pernyataannya. Namun, belakangan ketiga institusi tersebut ikut menelusuri kebenaran pernyataan Haris.

Ade pun sejak awal berpendapat bahwa informasi yang diterima Haris harus ditindaklanjuti dan didalami.

Ia menegaskan, dalam menyikapi kasus tersebut haruslah mengedepankan kepentingan publik demi perbaikan negara.

"Kapolri, misalnya. Meskipun teman saya, tapi saya juga kritik. Kan pasti di bawah institusi ada saja yang nakal. Jangan merasa institusi kita paling bersih,", kata dia.

Begitu pula dengan kasus mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar yang kedapatan memiliki dua kewarganegaraan.

Ade mengaku dirinya tak mengenal Arcandra secara pribadi namun ia melihat kepentingan secara luas.

"Biayain orang sekolah, memangnya negara enggak keluar duit? Saya yakin dia dari beasiswa, S2 atau S3. Dibiayain negara, sekolah, pintar, menemukan sesuatu di bidang itu. Terus hanya karena urusan itu (kewarganegaraan), investasi kita yang banyak, orang kita yang bagus, diambil (negara) orang," tuturnya.