Kompas.com - 23/08/2016, 15:07 WIB
Koordinator Kontras Haris Azhar menyampaikan pernyataan terkait konflik tentara dengan polisi di Jakarta, Senin (24/11). Mereka antara lain menyatakan bahwa penegakan hukum harus dikedepankan untuk penyelesaian konflik tersebut. KOMPAS/HERU SRI KUMOROKoordinator Kontras Haris Azhar menyampaikan pernyataan terkait konflik tentara dengan polisi di Jakarta, Senin (24/11). Mereka antara lain menyatakan bahwa penegakan hukum harus dikedepankan untuk penyelesaian konflik tersebut.
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar bertemu Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso sekitar 2,5 jam di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (23/8/2016).

Kepada wartawan, Haris mengatakan, pertemuan ini membahas perkembangan kasus dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam bisnis narkotika Freedy Budiman, terpidana kasus narkotika yang sudah dieksekusi mati.

Menurut Haris, beberapa poin diungkapkannya kepada Budi Waseso, salah satunya usulan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim gabungan. Selain itu juga menyodorkan sejumlah informasi ke BNN.

"Jadi sebetulnya menunaikan janji lama, sekaligus meng-update perkembangan masing-masing. Pak Budi Waseso tadi memberikan perkembangan. Bagaimana di internal, kedua saya kasih update," kata Haris di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, seperti dikutip Tribunnews.com.

(baca: John Kei Membenarkan Pernyataan Freddy Budiman kepada Haris Azhar)

Haris mengaku, belum bisa maksimal memberikan informasi kepada BNN. Ia khawatir dengan perlindungan saksi jika membongkar jaringan narkoba yang melibatkan aparat penegak hukum.

"Saya juga memberikan alasan kenapa belum bisa terlalu full (penuh) bekerjasama dengan BNN. Karena ada satu dua hal yang kami masih prihatin, terutama soal perlindungan saksi terkait upaya membongkar sesuai keterangan Freddy budiman," katanya.

Masalah ini mencuat setelah Haris mengungkap informasi yang diterimanya dari Freddy.

Kepada Haris, Freddy menyebut adanya keterlibatan oknum pejabat BNN, Polri, TNI, serta Bea dan Cukai dalam peredaran narkoba.

(Baca: Haris Azhar: Polri, BNN, dan TNI Tak Perlu Marah)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X