Kompas.com - 22/08/2016, 22:37 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 30 organisasi kemasyarakatan telah mengirimkan surat penolakan terhadap RUU Pertembakauan yang sedang dibahas di Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat.

Surat-surat penolakan dilayangkan sepanjang bulan Agustus 2016, menjelang disahkannya RUU Pertembakauan sebagai inisiatif DPR.

Sebanyak 30 organisasi kemasyarakatan tersebut tidak hanya datang dari organisasi kesehatan, namun juga organisasi perlindungan anak.

Dalam surat-surat yang ditujukan kepada Ketua DPR Ade Komarudin, mereka menyampaikan penolakan terhadap RUU Pertembakauan dan meminta agar RUU tersebut dibatalkan atau dicabut dari pembahasan di DPR.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Oetama Marsis, dalam surat penolakannya mengatakan produk tembakau dapat membahayakan kesehatan dan masa depan generasi muda.

"Produk tembakau adalah zat adiktif yang sifatnya beracun, mutagenik, dan karsinogenik, dapat membahayakan kesehatan dan masa depan generasi muda lndonesia sehingga pengaturannya dalam sebuah undang-undang yang bertujuan untuk mengatur produksinya sangat bertentangan dengan etika dan peraturan perundangan yang berlaku," kata Oetama dalam keterangan tertulis, Senin (22/8/2016).

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Aman B Pulungan dalam suratnya menekankan pentingnya perlindungan anak mengingat semakin mudanya perokok pemula.

Menurut Aman, dampak paparan produk tembakau terhadap fungsi tubuh anak tidak hanya mengenai sistem saluran pernapasan.

"Dampak paparan produk-produk tembakau terhadap fungsi tubuh anak telah diketahui melalui penelitian tidak hanya mengenai sistem saluran pernapasan, namun juga sistem lain, seperti sistem daya tahan tubuh, saraf, dan ginjal," ucap Aman.

Aman menilai industri pertembakauan di Indonesia tidak hanya berpotensi mengancam kelangsungan tumbuh kembang anak, namun juga dari sisi perlindungan anak. Karena masih banyak pekerja industri tembakau yang berusia di bawah 18 tahun.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Nasional
Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Nasional
PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

Nasional
Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Nasional
Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Nasional
Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Nasional
Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Nasional
Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Nasional
Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

Nasional
Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

Nasional
PPKM Jabodetabek Direvisi dalam Sehari Jadi Level 1 Lagi, Ini Penjelasan Kemendagri

PPKM Jabodetabek Direvisi dalam Sehari Jadi Level 1 Lagi, Ini Penjelasan Kemendagri

Nasional
PPATK Blokir Sementara 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan

PPATK Blokir Sementara 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan

Nasional
Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma Group

Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma Group

Nasional
Pengamat Nilai Elektabilitas AHY Jadi Ganjalan Demokrat Berkoalisi

Pengamat Nilai Elektabilitas AHY Jadi Ganjalan Demokrat Berkoalisi

Nasional
Jokowi Harap Jalan Nasional di Pulau Nias Rampung Tahun Depan

Jokowi Harap Jalan Nasional di Pulau Nias Rampung Tahun Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.