Sebanyak 27 Daerah Belum Serahkan NPHD Jelang Pilkada 2017

Kompas.com - 22/08/2016, 16:00 WIB
Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad. KOMPAS.com/DEYTRI ARITONANGKetua Badan Pengawas Pemilu Muhammad.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, ada 27 daerah yang belum menyerahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) menjelang Pilkada 2017.

Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, dua provinsi yang belum menyerahkan NPHD adalah Aceh dan Papua Barat.

Sementara, ada lima kota yang belum menyerahkan NPHD yaitu Banda Aceh, Sabang, Salatiga, Singkawang, dan Sorong.

Selain itu, terdapat 20 kabupaten yang belum menyerahkan NPHD. Diantaranya adalah, di antaranya Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Jaya, Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Kolaka Utara, Seram Barat, Buru, Maluku Tenggara Barat, Puncak Jaya, Intan Jaya, Sarmi, Talikara, Yapen, Tambrau, Membrat, dan Sorong.


"Kami sudah sampaikan ke Menteri Dalam Negeri dengan harapan ada koordinasi agar masalah ini tidak menjadi penghambat Pilkada," kata Muhammad, di Kemendagri, Jakarta, Senin (22/8/2016).

NPHD dibutuhkan untuk melakukan pengawasan Pilkada yang dilakukan oleh Bawaslu dan Panwaslu.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, akan memanggil kepala daerah yang belum menyetorkan NPHD.

Pemanggilan ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dialami daerah-daerah tersebut.

" Pada Jumat (26/8/2016), kami akan undang yang 27 daerah itu untuk musyawarahkan. Kalau selisih harga, harga yang mana. Seluruh daerah sudah mengajukan anggaran (NPHD) dengan prinsip cukup tercukupi. Yang 27 daerah itu ada yang baru dibayar 10-20 persen," ujar Tjahjo.

Tjahjo mengungkapkan, Kemendagri masih terus mendesak 14 kabupaten/kota yang belum menuntaskan NPHD Pilkada 2015 kepada Panwas hingga hari ini.

Ke-14 daerah tersebut akan diberikan sanksi oleh Kemendagri.

"Kami kejar karena NPHD itu kan kewajiban bagi daerah. Kami akan beri sanksi bagi mereka, masa Pilkadanya sudah selesai tetapi NPHD belum dibayar," kata dia.

Berdasarkan data Bawaslu, 14 kabupaten/kota yang belum melunasi hutangnya pada Pilkada 2015 adalah Labuhan Batu Utara, Nias Selatan, Rokan Hulu, Pesawaran, Situbondo, Bengkayang, Balangan, Nunukan, Bulungan, Melaka, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Banggal Laut, dan Morowali Utara.

Nias Selatan menjadi daerah penghutang terbanyak, karena kabupaten itu belum membayar NPHD senilai Rp 1,03 miliar.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Nasional
Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Nasional
Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Nasional
30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

Nasional
Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Nasional
Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Nasional
ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Nasional
Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

Nasional
Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Nasional
Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Nasional
Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X