Menimbang Kewarganegaraan Ganda

Kompas.com - 19/08/2016, 16:57 WIB
Fisik paspor seri B yang baru saja diedarkan di DKI Jakarta, hari ini, Kamis (27/11/2014).
KOMPAS.COM/ANDRI DONNAL PUTERAFisik paspor seri B yang baru saja diedarkan di DKI Jakarta, hari ini, Kamis (27/11/2014).
EditorSabrina Asril

Dalam waktu yang hampir bersamaan, terdapat dua peristiwa tragis yang dialami oleh dua "orang Indonesia". Pertama adalah apa yang dialami oleh Gloria Natapradja Hamel. Dia gagal menjadi bagian dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka alias Paskibraka karena berkewarganegaraan Perancis seperti ayahnya. Kedua, menimpa Arcandra Tahar. Dia diberhentikan sebagai Menteri ESDM karena diketahui berkewarganegaraan Amerika Serikat.

Konteks yang menyelimuti dua orang itu memang berbeda, tetapi memiliki titik singgung. Gloria tumbuh dan berkembang di Indonesia dan sangat mencintai Indonesia, meskipun ayahnya orang Perancis. Namun, karena Gloria belum berusia 18 tahun, dia belum bisa mengajukan permohonan sebagai warga negara Indonesia sebagaimana yang diinginkannya.

Sementara Arcandra sudah dua dekade bermukim di Amerika Serikat. Kemampuan akademik dan teknisnya, berikut kariernya, tumbuh memekar di negara Paman Sam itu. Berkaitan dengan karier pula, barangkali, dia akhirnya mengajukan diri menjadi warga negara Amerika Serikat.

Namun, pada saat yang bersamaan, dia berusaha tetap mempertahankan statusnya sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan oleh kepemilikan paspor. Dia juga masih mencintai Indonesia.


Jaringan "Indonesia"

Kasus itu mengingatkan kembali pada harapan banyak warga negara Indonesia (WNI) yang bermukim di berbagai belahan dunia. Dalam sejumlah kesempatan berbincang dengan mereka di sejumlah negara, mereka mengusulkan agar Indonesia membuka ruang bagi adanya kewarganegaraan ganda, sebagaimana diterapkan sejumlah negara lain.

WNI itu, yang banyak di antara mereka telah memperoleh status sebagai permanent resident, masih gamang meningkatkan statusnya sebagai warga negara di negara tempat mereka tinggal itu. Di antara alasannya adalah karena mereka masih mencintai Indonesia dan masih bangga memegang paspor berlambang garuda.

Namun, pada saat yang bersamaan, mereka juga menyadari bahwa, bagaimanapun, terdapat perbedaan antara status permanent resident dan status sebagai warga negara. Perbedaannya bukan semata-mata pada hak politik yang dimiliki oleh warga negara, seperti hak memilih dan dipilih, melainkan juga terkait dengan karier.

Untuk posisi-posisi tertentu, hanya orang yang berstatus warga negara yang bisa menempati. Implikasinya, permanent resident tetaplah sebagai warga kelas dua di bawah warga negara.

Usulan kewarganegaraan ganda bagi WNI itu lebih mengemuka setelah diadakan serangkaian pertemuan perantauan Indonesia yang bermukim di sejumlah negara, baik yang telah berstatus warga negara lain, permanent resident, maupun yang tinggal sementara, yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri sejak beberapa tahun belakangan.

Perlunya kewarganegaraan ganda itu tidak semata-mata didasari oleh romantisisme kultural, yang terbalut oleh identitas politik "Indonesia". Usulan pentingnya kewarganegaraan ganda juga didorong oleh keinginan untuk menumbuhkembangkan jaringan "Indonesia" di berbagai belahan dunia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Majelis Hakim

Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Majelis Hakim

Nasional
5 WNI Diculik di Malaysia, Mahfud MD: Abu Sayyaf Tidak Mati-mati

5 WNI Diculik di Malaysia, Mahfud MD: Abu Sayyaf Tidak Mati-mati

Nasional
Hakim Perintahkan KPK Kembalikan Uang yang Disita dari Ruang Kerja Lukman Hakim Saifuddin

Hakim Perintahkan KPK Kembalikan Uang yang Disita dari Ruang Kerja Lukman Hakim Saifuddin

Nasional
Hakim Sebut Eks Menag Lukman Hakim Saifuddin Terima Uang Rp 70 Juta

Hakim Sebut Eks Menag Lukman Hakim Saifuddin Terima Uang Rp 70 Juta

Nasional
5 WNI Diculik, Menko Polhukam akan Berikan Rekomendasi ke Pemerintah Malaysia

5 WNI Diculik, Menko Polhukam akan Berikan Rekomendasi ke Pemerintah Malaysia

Nasional
Jokowi Isyaratkan Sandi Menang Pilpres 2024, Ini Kata Prabowo

Jokowi Isyaratkan Sandi Menang Pilpres 2024, Ini Kata Prabowo

Nasional
Mendagri Baru Waktu 3 Bulan bagi Pemda Bentuk UPDT Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan

Mendagri Baru Waktu 3 Bulan bagi Pemda Bentuk UPDT Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan

Nasional
Jaksa Agung Diminta Telusuri Keterlibatan Tersangka Jiwasraya yang Pernah Berkantor di KSP

Jaksa Agung Diminta Telusuri Keterlibatan Tersangka Jiwasraya yang Pernah Berkantor di KSP

Nasional
KPK Pertimbangkan Banding atas Vonis 2 Tahun Romahurmuziy

KPK Pertimbangkan Banding atas Vonis 2 Tahun Romahurmuziy

Nasional
Komisi III Bakal Bentuk Panja Jiwasraya Usai Rapat Tertutup dengan Jaksa Agung

Komisi III Bakal Bentuk Panja Jiwasraya Usai Rapat Tertutup dengan Jaksa Agung

Nasional
Pimpinan DPD Yakin Pemekaran Papua Tak Beratkan APBN

Pimpinan DPD Yakin Pemekaran Papua Tak Beratkan APBN

Nasional
Karyawan TVRI Sebut Pemecatan Helmy Yahya Berimbas pada Kesejahteraan

Karyawan TVRI Sebut Pemecatan Helmy Yahya Berimbas pada Kesejahteraan

Nasional
PKS Tak Tahu-menahu soal Pengumuman Wagub DKI oleh Gerindra

PKS Tak Tahu-menahu soal Pengumuman Wagub DKI oleh Gerindra

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bukan untuk Investasi

Mahfud MD: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bukan untuk Investasi

Nasional
Prabowo Sebut Kementerian Pertahanan Bentuk Tim Investigasi Asabri

Prabowo Sebut Kementerian Pertahanan Bentuk Tim Investigasi Asabri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X