Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Temuan Aliran Dana Terkait Jaringan Freddy, Polisi Akan Koordinasi dengan PPATK

Kompas.com - 11/08/2016, 18:53 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Independen Polri Komjen Pol Dwi Priyatno mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai dugaan aliran dana ke oknum polisi terkait Freddy Budiman.

Dwi mengaku mendengar informasi tersebut, tetapi belum ada laporan resmi dari PPATK.

"Nanti kami akan berkomunikasi dengan PPATK dalam waktu dekat. Senin (pekan depan) mungkin," ujar Dwi, di PTIK, Jakarta, Kamis (11/8/2016).

Setelah menerima laporan itu, tim independen akan mempelajarinya.

Menurut Dwi, informasi tersebut akan memudahkan tim independen melakukan investigasi untuk membuktikan kebenaran cerita Freddy soal adanya oknum polisi yang terlibat dalam peredaran narkoba.

"Kami bisa lihat juga apakah penyidik terlibat, apakah ada aliran dana yang membantu melaksanakan tugas Freddy," kata Dwi.

Berdasarkan keterangan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, Freddy menyebut adanya oknum yang membantunya mengedarkan narkoba.

Bahkan, Freddy mengatakan bahwa ada pejabat Polri yang menerima uang Rp 90 miliar.

Dwi mengatakan, untuk menindaklanjuti keterangan ini, Polri akan mengonfirmasi kepada penyidik yang menangani Freddy.

Termasuk dua polisi yang telah dipecat dan dikenakan pidana terkait kasus Freddy.

"Diperkirakan mulai dari penyidik sampai atasan akan kami tanyakan, kami konfirmasi. Akan kami cek juga sejauh mana kaitan adanya aliran dana," kata Dwi.

Aliran dana mencurigakan

Sebelumnya, Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengatakan, pihaknya menemukan aliran dana mencurigakan di jaringan sesama bandar terkait Freddy Budiman.

Agus menyebut temuan ini sudah lama, bahkan sejak dua tahun lalu.

"Kan ada beberapa kasusnya. Penyidik narkoba sudah tahu. Yang baru ini diserahkan April (tahun ini) ke BNN," ujar Agus.

Baru-baru ini, PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan sebesar Rp 3,6 triliun yang berputar dari satu rekening ke rekening lain.

Namun, Agus tidak dapat memastikan apakah transaksi itu terkait dengan peredaran narkoba dan menyangkut oknum tertentu.

Yang jelas, nama-nama pemberi dan penerima aliran uang itu merupakan anggota jaringan Freddy.

Agus pun tak dapat memastikan apakah di antara nama-nama itu, ada rekening Freddy.

Menurut dia, bisa saja Freddy menggunakan rekening atas nama orang lain.

Oleh karena itu, PPATK menyerahkan temuan mereka kepada BNN dan Polri untuk diverifikasi apakah ada unsur pidana di dalamnya.

Kompas TV Soal Pernyataan Haris Azhar, BNN: Kita Butuh Alat Bukti
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com