Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Kaji Pembubaran 10 Lembaga Non-struktural

Kompas.com - 09/08/2016, 15:36 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Selasa (9/8/2016) siang.

Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai rencana pembubaran 10 lembaga non struktural (LNS).

Asman mengatakan, saat ini ada sekitar 130 LNS yang telah dibentuk. Dari jumlah itu, 13 diantaranya sudah dihapus lantaran dianggap tidak produktif.

(Baca: Menpan RB: 14 Lembaga Negara Non-struktural Bakal Dibubarkan)

“Kemudian ada 10 lagi yang dalam finalisasi karena sudah enggak produktif lagi,” kata Asman kepada awak media.

Kendati demikian, Asman mengaku, belum dapat menyebutkan ke-10 LNS yang dimaksud.

Ia hanya menegaskan, jika penghapusan LNS non produktif itu merupakan bagian dari upaya penghematan anggaran pemerintah yang sedang dilakukan pemerintah.

“(Penghapusan) ini sehingga mengurangi inefesiensi anggaran negara juga,” ujarnya.

Sebelumnya, Asman telah dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Presiden, Jumat (5/8/2016) lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden berpesan terkiat persoalan aparatur sipil negara.

"(Diminta) Enggak ada lagi pemborosan di masing-masing departemen," ujar Asman.

Presiden meminta Asman menyampaikan pesan tersebut saat bertemu para aparatur sipil negara.

Presiden, lanjut Asman, juga meminta aparatur sipil negara mengkaji pos anggaran yang berguna dan efektif penyerapannya, dan sebaliknya. "Intinya, ke depannya lebih simpel deh," ujar Asman.

(Baca: Presiden Bubarkan Lagi 40 Lembaga Non-struktural)

Presiden juga mengingatkan agar kepada para aparatur sipil negara di setiap daerah ditekankan pemanfaatan gedung-gedung milik pemerintah jika menggelar suatu acara.

Terakhir, Presiden meminta Asman untuk mengkoneksikan tempat-tempat pelatihan aparatur sipil negara agar berdampak positif pada kinerja sehari-hari.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com