Mendagri: Draf Revisi UU Pemilu 2019 Sudah Diserahkan ke Presiden

Kompas.com - 09/08/2016, 12:41 WIB
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa draf revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang akan menjadi dasar hukum Pemilu 2019 telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Draf revisi UU Pemilu sudah kami serahkan kepada Bapak Presiden. Sudah ada alternatif satu, dua, dan tiga," ujar Tjahjo di Kantor Presiden, Jakarta pada Selasa (9/8/2016).

Selanjutnya, draf revisi UU Pemilu itu akan dibawa ke dalam rapat kabinet terbatas.

Tjahjo sependapat dengan KPU bahwa revisi UU itu mesti rampung setidaknya akhir 2016. Sebab, Pemilu 2019 membutuhkan sejumlah persiapan yang membutuhkan waktu.

Jika draf UU Pemilu dikirimkan paling lambat pada September 2016, Tjhajo memperkirakan DPR butuh waktu dua atau tiga bulan untuk membahasnya.

"Jika September pemerintah mengirimkan (draf revisi UU Pemilu) ke DPR, masih ada waktu bulan Oktober, November dan Desember, UU Pemilu bisa selesai," ujar Tjahjo.

Penguatan KPU

Harapan agar UU Pemilu yang baru segera rampung juga terkait penguatan lembaga KPU sendiri.

Sebab, selama ini Komisioner KPU belum mendapatkan hak dan tunjangan sebagaimana pejabat di lembaga negara lain.

"Contoh kecil saja masalah kesehatan. Jadi kalau mereka ini sakit, berobat sendiri. Padahal mereka lembaga negara," ujar Tjahjo.

"Saya kira itu bisa menjadi pertimbangan dengan baik revisi UU Pemilu bisa segera diselesaikan," ujar Tjahjo.

Selain itu, persiapan yang harus segera dilakukan, antara lain yakni verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019 dan pemetaan daerah pemilihan untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 November: Ada 68.604 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 November: Ada 68.604 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 67.836 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 November: Ada 67.836 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
PMI: Tak Ada Penularan Covid-19 lewat Darah, Masyarakat Tetap Bisa Donor Darah

PMI: Tak Ada Penularan Covid-19 lewat Darah, Masyarakat Tetap Bisa Donor Darah

Nasional
UPDATE: 169 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 169 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

Nasional
UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

Nasional
UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

Nasional
Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Nasional
Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Nasional
Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Nasional
Mencuat Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Program Prioritas Lain

Mencuat Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Program Prioritas Lain

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X