Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Akan Dibentuk Tim Investigasi Terpadu Terkait Bentrok Satpol PP-Polisi

Kompas.com - 08/08/2016, 15:09 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan bentrok yang terjadi antara anggota Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja di Makassar.

Ia menganggap perkelahian sesama aparat negara seharusnya tidak terjadi.

"Kasus ini semoga menjadi yang terakhir dan segera dibentuk tim investigasi terpadu, dibuktikan siapa yang bersalah," ujar Tjahjo, di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Senin (8/8/2016).

Tjahjo menekankan, pihak yang terbukti bersalah akan dikenai sanksi oleh instansi masing-masing.

Jika bentrok seperti ini terus dibiarkan, akan menjadi preseden buruk ke depan.

"Dikit-dikit dirusak kantor, dikit-dikit dibunuh, dikit-dikit pengeroyokan. Padahal sesama aparat, harusnya saling melindungi masyarakat," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, situasi yang memanas di Makassar sudah mereda. Upaya mediasi dari kedua belah pihak telah dilakukan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pada sore ini ada rapat terpadu oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo untuk melakukan konsolidasi.

"Sudah ada konsolidasi Satpol PP, sudah konsolidasi dengan wali kota di sana, oleh kepolisian dari Kapolda (Sulsel) juga dikonsolidasikan," kata Wiranto.

"Kami harapkan, insiden semacam itu segera diredam dan tidak terulang," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, polisi melawan anggota Satpol PP Kota Makassar bentrok hingga menyebabkan satu orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka.

Korban tewas adalah seorang anggota Sabhara Polda Sulsel Bripda Michael Abraham Rieuwpassa.

Hingga kini, belum diketahui pasti penyebab tewasnya Bripda Michael.

Jenazah korban masih berada di RS Bhayangkara untuk diotopsi.

Selain Bripda Michael, seorang anggota Satpol PP Kota Makassar juga terkena tikaman dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Nasional
Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Nasional
Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Nasional
Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

Nasional
Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Nasional
Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Nasional
Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Nasional
Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Nasional
Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Nasional
Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Nasional
KPK Periksa Pengusaha Zahir Ali Jadi Saksi Kasus Pengadaan Lahan Rorotan

KPK Periksa Pengusaha Zahir Ali Jadi Saksi Kasus Pengadaan Lahan Rorotan

Nasional
Kominfo Masih Berupaya Pulihkan Gangguan Pusat Data Nasional yang Bikin Layanan Imigrasi Terganggu

Kominfo Masih Berupaya Pulihkan Gangguan Pusat Data Nasional yang Bikin Layanan Imigrasi Terganggu

Nasional
Bulog Mau Akuisisi Sumber Beras Kamboja, Mentan Minta Optimalkan Potensi Domestik

Bulog Mau Akuisisi Sumber Beras Kamboja, Mentan Minta Optimalkan Potensi Domestik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com