Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Dukung Ahok di Pilkada DKI, PPP Terus Berkomunikasi dengan Partai Lain

Kompas.com - 06/08/2016, 12:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menyatakan, partainya terus melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik untuk mencari calon yang tepat dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang.

Komunikasi dilakukan dengan PDI-P, PAN, Demokrat, Gerindra, PKB dan PKS.

Menurut dia, dalam perjalanannya terjadi kesepakatan untuk tidak mengusung petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Jadi memang kesepakatannya itu terjadi adalah sepakat untuk tidak mengusung petahana, sepakat untuk mencarikan pertahanan lawan yang sepadan," kata Arsul saat dihubungi, Sabtu (6/5/2016).

Arsul pun menilai, lawan yang sepadan untuk Ahok saat ini adalah Wali Kota Surabaya yang juga kader PDI-P Tri Rismaharini.

Namun, PPP masih menunggu keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri apakah akan memboyong Risma ke Jakarta.

"Karena memang Bu Risma itu kader PDI-P. Kan etika politiknya, kesantunan politiknya kan harus menunggu dulu dari PDI-P seperti apa," kata Anggota Komisi III DPR ini.

Selain Risma, Arsul juga menilai masih ada calon lain yang potensial seperti Sandiaga Uno yang sudah dipastikan akan maju dari Partai Gerindra.

Arsul meyakini jika dipasangkan dengan sosok yang tepat, Sandiaga juga berpeluang mengalahkan Ahok yang kini sudah didukung Partai Nasdem, Hanura dan Golkar.

"Kalau Pak Sandi sebagaimana yang dijelaskan oleh temen-temen Gerindra posisinya tidak harus jadi Cagub, tidak harus jadi calon DKI 1," ucap Arsul.

Kompas TV PPP Tak Akan Dukung Ahok di Pilkada DKI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Temui Surya Paloh, Pimpinan MPR Sebut Demokrasi Indonesia Tersesat di Pola Transaksional

Temui Surya Paloh, Pimpinan MPR Sebut Demokrasi Indonesia Tersesat di Pola Transaksional

Nasional
Pihak Pegi Klaim Jadi Korban Salah Tangkap, Komisi III Tak Bisa Intervensi Kasus Vina Cirebon

Pihak Pegi Klaim Jadi Korban Salah Tangkap, Komisi III Tak Bisa Intervensi Kasus Vina Cirebon

Nasional
UU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan, Suami Bisa Cuti 5 Hari Dampingi Persalinan

UU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan, Suami Bisa Cuti 5 Hari Dampingi Persalinan

Nasional
RUU KIA Disahkan, Ibu Bekerja Berhak Cuti Melahirkan Sampai 6 Bulan

RUU KIA Disahkan, Ibu Bekerja Berhak Cuti Melahirkan Sampai 6 Bulan

Nasional
Jokowi Resmikan Dimulainya Pembangunan Universitas Gunadarma di IKN

Jokowi Resmikan Dimulainya Pembangunan Universitas Gunadarma di IKN

Nasional
Bobby Siap Adu Gagasan dengan Ahok di Pilkada Sumut

Bobby Siap Adu Gagasan dengan Ahok di Pilkada Sumut

Nasional
PSI Resmi Usung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2024

PSI Resmi Usung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Bobby Sebut Grup Keluarga Jokowi Belum Bahas Kaesang Maju Pilkada

Bobby Sebut Grup Keluarga Jokowi Belum Bahas Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Pihak Pegi Ngadu ke DPR, Minta Kapolri Dipanggil soal Kasus Vina Cirebon

Pihak Pegi Ngadu ke DPR, Minta Kapolri Dipanggil soal Kasus Vina Cirebon

Nasional
DPR Sahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Jadi UU

DPR Sahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Jadi UU

Nasional
Soal Maju Pilkada Jakarta, Kaesang: Tunggu Kejutannya di Bulan Agustus

Soal Maju Pilkada Jakarta, Kaesang: Tunggu Kejutannya di Bulan Agustus

Nasional
Pimpin Rakernas XVII Apeksi, Walkot Surabaya Satukan Sistem Aplikasi Kota Seluruh Indonesia

Pimpin Rakernas XVII Apeksi, Walkot Surabaya Satukan Sistem Aplikasi Kota Seluruh Indonesia

BrandzView
Bobby Akan Tetap Minta Rekomendasi ke PDI-P untuk Maju Pilkada Sumut

Bobby Akan Tetap Minta Rekomendasi ke PDI-P untuk Maju Pilkada Sumut

Nasional
RUU MK Belum Disahkan, Puan: Buat Apa Terburu-buru kalau Nanti Tak Bermanfaat

RUU MK Belum Disahkan, Puan: Buat Apa Terburu-buru kalau Nanti Tak Bermanfaat

Nasional
Komisi II Buka Peluang Panggil Pemerintah, Minta Penjelasan Soal Pengunduran Diri Bos Otorita IKN

Komisi II Buka Peluang Panggil Pemerintah, Minta Penjelasan Soal Pengunduran Diri Bos Otorita IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com