Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Pikachu Melanggar Masuk ke Istana

Kompas.com - 05/08/2016, 16:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Membuka aplikasi gim Pokemon Go ternyata bisa berbuntut panjang jika dilakukan tidak pada tempatnya. Pada salah satu ruangan di lingkungan Istana, Jakarta, Senin (1/8) lalu, anggota Pasukan Pengamanan Presiden memergoki seorang pewarta foto membuka aplikasi itu.

Padahal, saat itu, Presiden Joko Widodo tengah menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

Karena ada larangan tertulis untuk bermain apalagi mencari Pokemon Go, yang tertempel di sejumlah tempat di lingkungan Istana, anggota Paspampres pun membawa dan memeriksa pewarta foto itu di Markas Komando Paspampres, selain menyita telepon selulernya.

Malam harinya, pewarta foto sudah dijemput pulang pimpinan redaksinya.

(Baca: Tak Hanya di Tempat Umum, "Pokemon" Ternyata Bermunculan di Istana Presiden)

Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono saat dihubungi, Kamis (4/8), membenarkan adanya pelanggaran atas larangan yang dibuat oleh pihak Istana terkait permainan berbasis realitas tertambah (augmented reality ).

Untuk itu, pihaknya mengambil sejumlah tindakan.

"Sudah tahu ada larangan, tetapi masih memainkan Pokemon Go. Larangan itu jelas karena lingkungan Istana merupakan kawasan vital dan strategis yang harus dijaga dan dilindungi. Karena itu, kami berkepentingan mengamankannya. Jangan sampai karena permainan itu, keamanan Presiden dan Wakil Presiden terancam," ujar Bambang.

Kawasan ring 1

Kompleks Istana Kepresidenan memang kawasan Ring 1, yang selama ini harus terjaga dan terlindungi dari berbagai bentuk dan potensi ancaman di darat maupun di udara. Jangankan pesawat terbang, layangan saja tak boleh dinaikkan di atas kompleks Istana.

Maklum, Presiden dan Wapres tak hanya berkantor, tetapi juga menerima tamu-tamu negara dan tamu penting lain.

"Kami berkepentingan menjaga itu semua agar aman," tambah Bambang.

Dalam catatan, Paspampres baru-baru ini juga telah menegur kelompok Paralayang Motor yang terbang mendekati kompleks Istana di sekitar Tugu Monumen Nasional.

(Baca: Dilarang Main "Pokemon Go" di Istana Kepresidenan)

Bahkan, Paspampres pernah menahan sebuah drone atau pesawat tanpa awak yang terbang mendekati Istana Kepresidenan di Bogor.

Hingga kini, pewarta foto yang tepergok memainkan Pokemon Go tersebut belum juga muncul di Istana. Rekannya sesama pewarta foto, Wihdan Hidayat, belum tahu apa alasannya.

"Sementara ini, dia belum bisa ke Istana, saya tak tahu mengapa," ungkap Wihdan.

Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin menegaskan, alasan larangan gim yang dikeluarkan sejak Rabu (20/7) lalu sebenarnya sederhana. Pasalnya, Istana tempat bekerja, dan bukan bermain Pokemon Go.

Seperti pernah diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, ada baiknya monster virtual yang menggemaskan, seperti Pikachu dan Jigglypuff, hanya muncul di lokasi wisata, ikon kota, ataupun tempat-tempat lain yang bukan obyek vital seperti Istana. (NDY/HAR)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 Agustus 2016, di halaman 4 dengan judul "Saat Pikachu Melanggar Masuk ke Istana".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com