Wakil Ketua MPR Minta TNI, Polri, BNN, dan Haris Azhar Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengimbau TNI, Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Haris Azhar bisa terbuka mengenai fakta dan data terkait dugaan oknum aparat yang terlibat peredaran narkoba.

"Saya kira di era keterbukaan, ya sudah buka saja semuanya. Pak Haris Azhar buktikan, Polisi buktikan dan lain semuanya dibuktikan supaya semuanya menjadi terbukti demi tegaknya hukum," ujar Hidayat di sela acara Silaturahim Idul Fitri 1437 H, di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016).

Menurut dia, selain sebagai upaya penegakan hukum, keterbukaan juga salah satu cara menghilangkan kecurigaan antara satu pihak kepada pihak lainnya.

(Baca: Budi Waseso: Apa yang Disampaikan Haris Hilangkan Kepercayaan kepada Lembaga Negara)

"Ya semuanya terbuka karena ini sudah masalah publik perlu dibuktikan supaya tidak terjadi menggantung, menyalahpahami, mencurigai," kata dia.

Ia menambahkan, Presiden Joko Widodo juga harus turun tangan secara langsung agar polemik ini segera selesai.

"Karena ini masalahnya sudah lintas instansi, persoalan yang sangat besar. Itu harus diselamatkan," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sebelumnya, Haris Azhar mengaku mendapatkan kesaksian dari Freddy Budiman terkait adanya keterlibatan oknum pejabat Badan Narkotika Nasional, Polri, dan Bea Cukai dalam peredaran narkoba yang dilakukannya.

Menurut Haris, Freddy bercerita bahwa ia hanyalah sebagai operator penyelundupan narkoba skala besar.

Saat hendak mengimpor narkoba, Freddy menghubungi berbagai pihak untuk mengatur kedatangan narkoba dari China.

"Kalau saya mau selundupkan narkoba, saya acarain (atur) itu. Saya telepon polisi, BNN, Bea Cukai, dan orang yang saya hubungi itu semuanya titip harga," kata Haris mengulangi cerita Freddy.

Freddy bercerita kepada Haris, harga narkoba yang dibeli dari China seharga Rp 5.000. Sehingga, ia tidak menolak jika ada yang menitipkan harga atau mengambil keuntungan penjualan Freddy.

Oknum aparat disebut meminta keuntungan kepada Freddy dari Rp 10.000 hingga Rp 30.000 per butir.

(Baca: Ormas Pemuda Panca Marga Ikut Laporkan Haris Azhar)

Cerita yang diungkapkan Haris ketika Freddy sudah dieksekusi mati tersebut berujung polemik.

Pihak BNN, TNI dan Polri belakangan melaporkan Haris dengan tuduhan melanggar UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

BNN menganggap pernyataan Haris sangat merugikan kredibilitas sejumlah institusi negara.

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menilai informasi yang diungkap Haris tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

Selain itu, kata Tito, informasi tersebut tidak didukung sumber lain yang bisa mengonfirmasi keterangan Freddy.

Adapun TNI ingin mendapatkan kepastian hukum terkait kesaksian yang dibeberkan Haris. Proses hukum yang dilakukan Polri akan membuktikan apakah benar ada backing atau tidak di balik bisnis narkoba yang dijalankan Freddy.

TNI juga ingin memberikan pelajaran dan pendidikan kepada masyarakat agar memahami hukum dan berhati-hati menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.