Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertimbangkan Risma Maju Pilgub DKI, PDI-P Anggap Selesai Urusan dengan Ahok

Kompas.com - 04/08/2016, 11:44 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, partainya masih terus menggodok nama-nama figur yang akan diusung dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

Ia mengakui bahwa banyak pihak mendorong partainya agar mengusung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Usulan tersebut tengah digodok oleh partai.

"Kami tidak menampik banyak aspirasi masyarakat, baik civil society maupun partai politik, yang meminta kepada DPP PDI-P agar mengusung Risma," kata Basarah saat dihubungi, Kamis (4/8/2016).

(Baca: Dukungan Warga Terus Mengalir agar Risma Jadi Calon DKI-1)

Adapun mengenai nama mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang sempat disinggung internal PDI-P, Basarah menegaskan, partainya tak akan mengusung Anies.

Pasalnya, nama Anies tak ada dalam daftar 27 orang yang mendaftar tahapan seleksi Pilkada DKI lewat PDI-P.

"Tidak ada nama Anies sebagai calon kepala daerah yang diproses oleh DPP PDI-P," kata anggota Komisi III DPR itu.

(Baca: Mahfud MD: Risma Itu Lawan Seimbang Ahok)

Sementara itu, mengenai kemungkinan partainya ikut mendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Basarah melihat Ahok sudah cukup dengan dukungan tiga partai politik yang saat ini ada.

"Terakhir pernyataan dia (Ahok) tidak akan mendaftar lewat PDI-P. Jadi, saya kira selesai sudah urusan Ahok dengan PDI-P karena dia sendiri yang menyimpulkan itu," tutur anggota DPR asal Dapil Jawa Timur itu.

"Karena merasa cukup diusung tiga partai politik dan tidak lagi membutuhkan dukungan PDI-P, jadi Ahok yang memutuskan tidak maju lewat PDI-P," kata dia.

(Baca: Wawali Wisnu: Saya dan Bu Risma Sudah Komitmen Pimpin Surabaya hingga 2020)

Sementara itu, mengenai koalisi, PDI-P intensif berkomunikasi dengan Partai Gerindra, PPP, PKB, PAN, dan PKS.

"Kami sekarang tengah menjajaki partai politik lain di luar Nasdem, Hanura, dan Golkar untuk menjajaki peluang kerja sama politik mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur," kata Basarah.

Kompas TV Ahok Tetap Pilih Heru Jadi Cawagubnya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Nasional
Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Nasional
Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Nasional
Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Nasional
Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Nasional
Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Nasional
Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Nasional
Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Nasional
Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Nasional
Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Nasional
Ada 'Backlog' Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Ada "Backlog" Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Nasional
Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Nasional
Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Nasional
Ridwan Kamil Klaim Pasti Maju Pilkada, Kepastiannya Juli

Ridwan Kamil Klaim Pasti Maju Pilkada, Kepastiannya Juli

Nasional
KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com