Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi yang Akui Anggota DPRD DKI Minta Uang Rp 50 Miliar Pernah Merasa Terancam

Kompas.com - 04/08/2016, 08:23 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Kapuk Naga Indah Budi Nurwono menceritakan, dia merasa terancam saat beberapa orang tak dikenal mencari dan masuk tanpa izin ke kediamannya.

Hal itu terjadi sebanyak empat kali. Hal tersebut pernah diceritakan Budi kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Budi Nomor 98, disebutkan bahwa ia mendapat ancaman, baik secara fisik maupun psikis.

Budi mengatakan, sejak ia menjadi saksi dalam perkara suap terkait rancangan peraturan daerah tentang reklamasi, dia tidak lagi mendiami rumahnya.

Berikut keterangan Budi yang tercantum dalam BAP:

"Saya pernah mendapatkan laporan dari anak saya bahwa sekitar tanggal 25 atau 26 April 2016, pembantu saya pernah didatangi oleh sekitar dua atau tiga orang tidak dikenal di rumah saya. Karena rumah saya terbuka, orang tersebut masuk sampai ke dapur, dan menanyakan keberadaan saya dan kapan saya pulang."

"Kemudian dijawab oleh pembantu saya 'tidak tahu'. Ciri-cirinya, orang tersebut seperti orang dari daerah Timur. Orang tersebut menunggu dari siang sampai malam dengan menggunakan mobil Avanza."

"Yang kedua kali, pembantu saya melihat ada orang yang menunggu di sekitar rumah. Yang ketiga kali, pembantu saya mendapat laporan dari orang yang sering duduk-duduk di kios rokok bahwa ada orang yang bukan merupakan warga di sana menanyakan tentang saya."

"Kemudian, beberapa hari setelah itu ada lagi beberapa orang menggunakan mobil Terios, dan beberapa orang turun menanyakan hal yang sama kepada pembantu saya. Pada waktu pembantu saya sedang menyapu daun-daun di jalanan depan rumah, pembantu saya melihat ada sekitar lima orang di dalam mobil."

Anggota DPRD DKI Jakarta disebut meminta uang sebesar Rp 50 miliar kepada Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

Permintaan imbalan tersebut terkait percepatan rapat paripurna DPRD DKI untuk mengesahkan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).

Hal tersebut terungkap saat jaksa penuntut dari KPK, Ali Fikri, membacakan BAP milik Budi Nurwono.

BAP tersebut dibacakan dalam persidangan kasus suap terkait raperda reklamasi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

Dalam BAP Nomor 18, Budi mengatakan bahwa pada Januari 2016, telah terjadi pertemuan di kediaman Aguan, di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Arisman Widjaja, anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi, dan beberapa anggota DPRD lainnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com