Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tuntutannya Diterima, "Kartini Kendeng" Nilai Jokowi Masih Bersama Petani

Kompas.com - 03/08/2016, 19:39 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK), Gunretno, mengatakan bahwa "Kartini Kendeng" bersyukur karena akhirnya bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin, Selasa (2/8/2016).

"Kami berterima kasih kepada Jokowi karena telah rendah hati menerima kami. Kami berharap beliau tetap mendengarkan nurani dan berpegang pada konstitusi," ujar Gunretno di kantor LBH, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2016).

Gunretno juga berharap pertemuan warga Pegunungan Kendeng yang diwakili Kartini Kendeng menjadi jawaban untuk dihentikannya pembangunan pabrik semen dan penambangan kapur di sana.

Kemudian, selama satu tahun ke depan akan dilakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) di pegunungan Kendeng.

"Rakyat masih menaruh harapan besar bahwa Jokowi pasti masih bersama kaum petani," kata Gunretno.

(Baca juga: Tuntutannya Dikabulkan Jokowi, Ini Komentar Pihak "Kartini Kendeng")

Menurut dia, langkah yang diambil Jokowi cukup tepat karena tidak mengambil keputusan dari satu sisi saja. Maka dari itu, kata dia, warga Kendeng akan tetap menghargai keputusan itu dan proses ke depannya.

Warga kendeng, kata Gunretno, juga menyadari bahwa Jokowi tidak bisa serta merta menghentikan proses pembangunan pabrik semen. (Baca: Jokowi Penuhi Tuntutan Petani Kendeng)

Ia mengatakan, yang terpenting bagi warga adalah Pegunungan Kendeng harus tetap lestari. Karena itu, ia berharap semua pihak mendukung program KLHS agar segera dilaksanakan.

"Lahan pertanian warga tetap terjaga, bencana ekologis dapat diantisipas," kata dia.

Kompas TV Petani: Kami Merasa Terbelenggu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com