BNN Telusuri Informasi Ada Anggotanya yang Bekerja Sama dengan Freddy Budiman

Kompas.com - 29/07/2016, 15:26 WIB
Direktur Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Fatkhur Rahman di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Jumat (29/7/2016).. KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDirektur Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Fatkhur Rahman di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Jumat (29/7/2016)..
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Brigjen (Pol) Fatkhur Rahman mengatakan, BNN akan menelusuri informasi yang menyebut adanya oknum BNN yang bekerja sama dengan salah satu terpidana mati kasus narkotika, Freddy Budiman.

"Sementara ini baru informasi, nanti kami cek kebenarannya. Memang kalau seperti ini banyak informasi simpang siur, apalagi Freddy Budiman kelasnya sudah mendunia, sehingga banyak yang berkepentingan," ujar Fatkhur, di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Meski demikian, Fatkhur mengatakan, tidak tertutup kemungkinan adanya keterlibatan aparatur penegak hukum maupun kementerian dan lembaga dalam jalur peredaran narkotika.

Namun, ia mengingatkan komitmen Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada kompromi bagi siapa pun oknum pemerintah yang terlibat dalam narkoba.

"Tanpa terasa, kami kalau tidak pintar bisa terayu dan tergiur untuk terlibat. Masalah keterlibatan oknum bisa saja terjadi di mana pun, termasuk BNN dan kepolisian," kata Fatkhur.

Sebelummya, beredar informasi yang menyebutkan mengenai pengakuan Freddy Budiman kepada Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

Dalam pengakuan tersebut, Freddy menceritakan adanya keterlibatan sejumlah oknum lembaga penegak hukum, termasuk BNN dalam bisnis narkotika yang dia jalankan.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X