Pemerataan Kartu Indonesia Pintar Jadi "PR" Presiden untuk Pengganti Anies Baswedan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membebankan "pekerjaan rumah" yang harus dituntaskan Menteri Pendidikan Nasional yang baru, Muhadjir Effendy.

Muhadjir diminta untuk memeratakan sekaligus meningkatkan ketepatgunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Saya diberikan amanah utama sebagai pembantu Presiden itu, bagaimana meningkatkan tepat guna kartu pintar itu," ujar Muhadjir usai dilantik di Istana Negara, Rabu (27/7/2016).

Muhadjir berkomitmen untuk mewujudkan pesan Presiden itu.

"Untuk target, kalau kita yakin, Insya Allah pastilah bisa. Tuhan akan mengabulkan itu," ujar dia.

Meski demikian, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu mengaku belum memiliki strategi yang tepat agar pesan Presiden tersebut dapat diwujudkannya.

Dalam beberapa hari ini, Muhadjir mengaku, akan mempelajarinya dengan teliti dan saksama agar dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat.

"Apa langkahnya belum. Kan baru ditunjuk tadi. Nanti akan saya pelajari dulu, saya tidak mau tergesa-gesa," ujar dia.

Menurut Muhadjir, yang terpenting dalam mewujudkan sebuah program adalah bukan hanya soal cepat atau tidaknya program itu. Namun, yang terpenting adalah apakah program dirancang secara tepat agar pelaksanaannya pun berhasil.

Selain soal pemerataan sekaligus meningkatkan ketepatgunaan KIP, Presiden juga berpesan agar Muhadjir mempertajam fungsi pendidikan kejuruan serta ketersediaan sumber daya manusia yang siap berkompetisi.

"Bagaimana pendidikan kejuruan baik yang ada di sektor formal atau nonformal lebih spesifik dan betul-betul memiliki kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan, misalnya dalam bentuk sertifikat," ujar dia.

Muhadjir dilantik sebagai Mendiknas oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu siang. Ia menggantikan posisi menteri sebelumnya, yakni Anies Baswedan.