Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lukisan Istana Kepresidenan yang Akan Dipamerkan Tidak Boleh Difoto

Kompas.com - 25/07/2016, 17:56 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Karya-karya seni milik Istana Kepresidenan yang akan ditampilkan di dalam pameran "17/71: Goresan Juang Kemerdekaan" tidak oleh difoto oleh pengunjung.

"Sejauh ini keputusannya enggak boloh (difoto). Tapi nanti akan dicek ke Paspampres, apakah boleh atau tidak," ujar Mikke Susanto, salah satu kurator pameran di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta pada Senin (25/7/2016).

Jika ada perubahan keputusan bahwa lukisan-lukisan tersebut boleh difoto oleh pengunjung, Mikke mengatakan, panitia membatasinya dengan tidak memperbolehkan menggunakan blitz kamera.

Ini perlu dilakukan untuk menjaga kualitas lukisan.

"Jangan pakai blitz karena akan mengurangi kualitas warna," ujar Mikke.

(Baca juga: Melihat Sejarah Indonesia di Pameran "17/71: Goresan Juang Kemerdekaan")

Mikke mengatakan, pengunjung akan diberikan katalog lukisan dan foto yang dipamerkan untuk kepentingan pribadi.

Panitia telah bekerja sama dengan Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) dan Brimob Polri untuk pengamanan lukisan.

Pameran karya seni yang selama tersimpan di Istana itu akan digelar di Galeri Nasional, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat dari tanggal 1 hingga 30 Agustus 2016.

Selain 28 lukisan terpilih, Istana juga akan menampilkan 100 foto-foto kepresidenan dan sembilan buku yang menceritakan tentang lukisan di Istana.

Mensesneg Pratikno menjelaskan, sebenarnya, terdapat lebih dari 15.000 buah karya seni yang tersimpan di Istana Presiden, mulai dari di Istana Presiden Jakarta, Istana Bogor, Tampaksiring di Bali, hingga Yogyakarta.

Namun, hanya karya seni yang berkaitan dengan tema kemerdekaan saja yang akan dipamerkan.

(Baca juga: Lukisan Bersejarah di Istana Dipamerkan, Masyarakat Harus Memanfaatkan)

Kompas TV Aksi Unik Paspampres di Depan Istana
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com