Kata Setya Novanto, Golkar Siap Dukung Jokowi pada Pilpres 2019

Kompas.com - 19/05/2016, 14:32 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya dengan latar belakang foto calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2016 di Nusa Dua, Bali, Sabtu (14/5/2016). Munaslub yang berlangsung 14-17 Mei 2016 tersebut dihadiri sekitar 4.000 peserta perwakilan dari DPP dan DPD seluruh Indonesia untuk memilih kembali ketua umum partai setelah sempat kisruh pada munas sebelumnya. ANTARA FOTO/NYOMAN BUDHIANAPresiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya dengan latar belakang foto calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2016 di Nusa Dua, Bali, Sabtu (14/5/2016). Munaslub yang berlangsung 14-17 Mei 2016 tersebut dihadiri sekitar 4.000 peserta perwakilan dari DPP dan DPD seluruh Indonesia untuk memilih kembali ketua umum partai setelah sempat kisruh pada munas sebelumnya.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menegaskan, partainya siap mendukung Presiden Joko Widodo jika ingin mencalonkan diri kembali sebagai presiden pada Pilpres 2019.

"Sepanjang rakyat mendukung Jokowi untuk menjadi presiden, saya selaku Ketua Umum Partai Golkar, saya akan mendukung dan membela Jokowi," kata Novanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2016).

Golkar telah menyatakan dukungan kepada pemerintah. Bahkan, pada penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar, partai tersebut menyatakan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP).

Menurut Novanto, sejak awal Golkar memiliki tagline "suara Golkar, suara rakyat". Maka dari itu, apa pun yang menjadi kehendak rakyat pasti akan didukung Golkar.

(Baca: KMP, Kemesraan Masa Pilpres yang Cepat Berlalu...)

"Yang perlu dicatat ialah 2019 ini waktunya pendek sekali," ujarnya.

Golkar sebelumnya memutuskan keluar dari KMP, koalisi bentukan pada masa Pemilihan Presiden 2014.

Keputusan itu diambil saat sidang paripurna Munaslub Golkar, Senin (16/5/2016) malam. (Baca: Resmi, Golkar Nyatakan Keluar dari KMP)

"Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Munas Partai Golkar tentang posisi Partai Golkar dalam Koalisi Merah Putih," kata Sekretaris Pimpinan Sidang Munaslub, Siti Aisyah.

Reposisi Golkar di dalam KMP dilakukan seiring dukungan partai berlambang pohon beringin itu kepada pemerintah. Secara tegas, sikap itu sebelumnya telah disampaikan saat Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar awal tahun ini.

(Baca: Golkar Keluar dari KMP, Fadli Zon Yakin Gerindra Menangi Pemilu 2019)

Sebelum Golkar, dua parpol lain, yakni PAN dan PPP, sudah lebih dulu menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Dengan demikian, hanya Gerindra dan PKS yang berada di dalam KMP. Adapun Demokrat memilih sebagai parpol penyeimbang.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Tragis, Suami Diduga Bunuh Istri Lalu Gantung Diri, Polisi: Ada Luka Memar di Wajah

Tragis, Suami Diduga Bunuh Istri Lalu Gantung Diri, Polisi: Ada Luka Memar di Wajah

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X