Pemerintah Diminta Bentuk Direktorat Penghancuran Limbah Rumah Sakit

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IX meminta agar pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk direktorat untuk menghilangkan limbah rumah sakit.

Ketua Komisi IX Dede Yusuf mengatakan, vaksin palsu dibuat oleh industri rumahan.

Oleh karena itu, pembuatannya tak bisa dilakukan jika tidak ada barang bekas obat-obatan.

"Karena yang ada sekarang numpuk 2-3 minggu di RS. Itu ada di gudang lalu ada oknum yang mulai memanfaatkan. Harus dimusnahkan dan dihancurkan," kata Dede, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

"Pemerintah harus punya direktorat penghancuran tadi," lanjut dia.

Jika limbah RS telah hancur, lanjut Dede, maka diharapkan vaksin palsu tak lagi bermunculan kecuali jika vaksin palsu dibuat oleh industri besar.

"Kami harap vaksin palsu ini masih masuk dalam industri rumahan sehingga masih dapat ditanggulangi," kata Politisi Partai Demokrat itu.

Pemerintah sebelumnya sudah mengumumkan 14 rumah sakit dan delapan bidan yang menggunakan vaksin palsu.

Sebagian besar, rumah sakit itu berada di kawasan Bekasi, Jawa Barat.

Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan 23 orang tersangka. Mereka yang menjadi tersangka terdiri dari dokter, kepala rumah sakit, apoteker, bidan, hingga distributor dan produsen vaksin palsu.

Setelah ditelusuri, pihak rumah sakit mengaku mencari vaksin selain yang diberikan pemerintah karena stok yang kerap habis.

Di sisi lain, rumah sakit harus melayani banyak anak yang harus diberikan vaksin.