Kompas.com - 21/07/2016, 14:37 WIB
Rapat Komisi III bersama Menkopolhukam, Kepala BNPT, Kepala BIN, serta perwakilan Polri, TNI dan Kejaksaan Agung terkait pemberian amnesti kelompok Din Minimi di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/7/2016) KOMPAS.com/Nabilla tashandraRapat Komisi III bersama Menkopolhukam, Kepala BNPT, Kepala BIN, serta perwakilan Polri, TNI dan Kejaksaan Agung terkait pemberian amnesti kelompok Din Minimi di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/7/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI menginginkan agar anggota kelompok Din Minimi di Aceh yang akan diberi amnesti harus dijatuhi hukuman terlebih dahulu.

Alasannya, ada sejumlah prajurit yang dibunuh oleh kelompok tersebut.

Hal tersebut disampaikan Inspektorat Jenderal TNI Mayjen Setyo Sularso mewakili Panglima TNI dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang membahas pemberian amnesti untuk kelompok Din Minimi.

"Maka yang kami inginkan adalah siapa yang membunuh TNI harus melalui proses hukum. Setelah itu, monggo (berikan amnesti)," kata Setyo di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Setyo menambahkan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pun pernah berpesan bahwa setiap prajurit adalah anaknya. Prajurit TNI juga bertugas untuk kepentingan negara, maka kematiannya tak bisa dianggap sia-sia.

"Prajurit saya itu mati untuk bangsa, lho. Jangan dianggap biasa saja. Mereka gugur biar sampean semua tidur nyenyak," kata dia.

Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis siang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rapat tersebut akan membicarakan mengenai rencana pemberian amnesti kepada kelompok Din Minimi.

Selain Luhut, hadir Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mewakili Kapolri, serta perwakilan TNI dan Kejaksaan Agung.

Kompas TV Kelompok Din Minimi Meminta Amnesti
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ibu dan Anak yang Ditemukan Berpelukan saat Rumah di Kalideres Ambruk Tewas

Ibu dan Anak yang Ditemukan Berpelukan saat Rumah di Kalideres Ambruk Tewas

Nasional
Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Nasional
Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Nasional
Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Nasional
Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Nasional
Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

Nasional
Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Nasional
Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Nasional
PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

Nasional
Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

Nasional
Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Nasional
Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Nasional
Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.