Kompas.com - 21/07/2016, 14:37 WIB
Rapat Komisi III bersama Menkopolhukam, Kepala BNPT, Kepala BIN, serta perwakilan Polri, TNI dan Kejaksaan Agung terkait pemberian amnesti kelompok Din Minimi di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/7/2016) KOMPAS.com/Nabilla tashandraRapat Komisi III bersama Menkopolhukam, Kepala BNPT, Kepala BIN, serta perwakilan Polri, TNI dan Kejaksaan Agung terkait pemberian amnesti kelompok Din Minimi di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/7/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI menginginkan agar anggota kelompok Din Minimi di Aceh yang akan diberi amnesti harus dijatuhi hukuman terlebih dahulu.

Alasannya, ada sejumlah prajurit yang dibunuh oleh kelompok tersebut.

Hal tersebut disampaikan Inspektorat Jenderal TNI Mayjen Setyo Sularso mewakili Panglima TNI dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang membahas pemberian amnesti untuk kelompok Din Minimi.

"Maka yang kami inginkan adalah siapa yang membunuh TNI harus melalui proses hukum. Setelah itu, monggo (berikan amnesti)," kata Setyo di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Setyo menambahkan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pun pernah berpesan bahwa setiap prajurit adalah anaknya. Prajurit TNI juga bertugas untuk kepentingan negara, maka kematiannya tak bisa dianggap sia-sia.

"Prajurit saya itu mati untuk bangsa, lho. Jangan dianggap biasa saja. Mereka gugur biar sampean semua tidur nyenyak," kata dia.

Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis siang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rapat tersebut akan membicarakan mengenai rencana pemberian amnesti kepada kelompok Din Minimi.

Selain Luhut, hadir Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mewakili Kapolri, serta perwakilan TNI dan Kejaksaan Agung.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Nasional
MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

Nasional
Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Nasional
Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Nasional
Golkar Siapkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Golkar Siapkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Nasional
Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Nasional
Kompolnas: Polri Harus Evaluasi Strategi Keamanan di Papua Pasca Penyerangan Puskemas Kiwirok

Kompolnas: Polri Harus Evaluasi Strategi Keamanan di Papua Pasca Penyerangan Puskemas Kiwirok

Nasional
Azis Syamsuddin Nyatakan Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR

Azis Syamsuddin Nyatakan Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR

Nasional
Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Nasional
Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Nasional
Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Nasional
Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Nasional
Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Nasional
Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.