Komisioner KPI: Jaga Mutu Konten, Pendidikan Pekerja Penyiaran Perlu Dihadirkan Kembali

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Mayong Suryolaksono menyatakan penentu kualitas dunia penyiaran terletak pada sumber daya manusianya. Hal itu disampaikannya seusai prosesi pengesahan sembilan komisioner KPI terpilih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/7/2016).

"Makanya kami memproyeksikan untuk mengadakan kembali pendidikan pekerja penyiaran nantinya, seperti dulu yang diberlakukan di TVRI waktu zaman Pak Harto dulu," kata Mayong.

Mayong menyatakan hal itu penting dilakukan mengingat saat ini rekrutmen tenaga kerja di dunia penyiaran tak seketat dulu.

"Jadi nanti bisa dibuat standar operasional dan prosedur (SOP) di perusahaan televisi dan radio agar dibuat sistem pendidikan berjenjang sebelum menduduki posisi tinggi, jadi kualitas mereka dalam menentukan konten instingnya bagus dan bisa membuat konten berkualitas," tutur Mayong.

Dia menambahkan, nantinya sistem pendidikan tersebut tak harus sama persis dengan yang dberlakukan di TVRI di era Orde Baru.

"Yang penting prinsipnya itu harus dihidupkan lagi agar SDM di penyiaran terjaga kualitasnya, formatnya bisa jadi berbeda dan kami diskusikan dulu, tapi prinsipnya sama," tutur Mayong.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan sembilan nama komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2016-2019, yang lolos dari proses uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR.

Hasil uji kepatutan dan kelayakan dibacakan oleh Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

"Laporan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang ada," ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sebagai pimpinan sidang, Rabu siang.

Sebelum memberikan persetujuan, sejumlah anggota DPR menyampaikan interupsi. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faisal menyampaikan catatan-catatan tertentu kepada sembilan komisioner baru KPI.

Ia mengaku kecewa dengan kinerja Komisioner KPI Periode 2013-2016, yang tidak bisa menyajikan tayangan televisi yang baik untuk generasi muda dan seterusnya.

Akbar pun meminta agar ruang publik diselamatkan oleh para komisioner terpilih KPI. Apalagi, ada satu orang dari sembilan komisioner tersebut yang merupakan petahana, atau komisioner periode 2013-2016. "

Bukan soal kepemilikan tapi kontennya. Saya agak dongkol melihat KPI dan TV kita jadi seperti ini," kata Akbar.