Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Orangtua yang Anaknya Belum Divaksin Ulang untuk Mendaftar

Kompas.com - 18/07/2016, 11:26 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta orangtua tetap tenang menghadapi fakta beredarnya vaksin palsu.

Orangtua yang anaknya terkena vaksin palsu pun diminta Jokowi untuk mendaftar ke fasilitas kesehatan terdekat untuk pemberian vaksin ulang.

"Silakan mendaftar, ke puskesmas, ke rumah sakit, kalau belum terdaftar. Saya kira ada posko pengaduannya juga," ujar Jokowi saat meninjau langsung pemberian vaksin ulang di Puskesmas Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Senin (18/7/2016).

Jokowi telah menginstruksikan Kementerian Kesehatan mendata secara keseluruhan anak-anak yang mendapat vaksin palsu sesuai rekam medis setiap fasilitas kesehatan.

Jokowi meminta anak korban vaksin palsu dipastikan mendapatkan vaksin ulang.

"Harus bertahap, satu per satu, sampai selesai," ujar Jokowi. (Baca juga: Pantau Langsung Vaksin Ulang, Jokowi Minta Masyarakat Tenang)

Jokowi mengakui, mengungkap perkara vaksin palsu secara utuh, butuh waktu yang panjang dan butuh kehati-hatian.

Sebab, perkara itu menyangkut jaringan pelaku mulai dari produsen dan distributor, hingga oknum di fasilitas kesehatan.

Selain itu, kepastian berapa jumlah anak yang mendapatkan vaksin palsu juga tentu membutuhkan ketelitian mendalam agar pemerintah dapat segera mengambil tindakan terkait vaksin ulang.

"Sehingga yang dirugikan dari adanya vaksin palsu ini betul-betul terdata. Ini butuh proses yang agak panjang. Makanya harus hati-hati bettul agar korban bisa diselesaikan," ujar Jokowi.

(Baca juga: Jokowi Perintahkan Polri Usut Detail Jaringan Vaksin Palsu)

Jokowi, didampingi Ibu Negara Iriana memantau langsung pemberian vaksin ulang di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Senin pagi.

Di puskesmas itu sendiri, ada 67 anak yang terdata mendatapkan vaksin palsu. Hingga Senin pagi, baru 36 anak yang sudah divaksin ulang.

Kompas TV Jokowi: Saya Sudah Perintahkan Menkes
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com