JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah meminta maaf atas kemacetan panjang yang terjadi selama masa mudik Lebaran 2016. Di tengah kemacetan tersebut, jatuh korban jiwa karena beberapa faktor.
“Jadi pertama, pemerintah minta maaf, menyesalkan ini semua. Saya kira sudah beberapa pejabat minta maaf,” kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/7/2016).
JK bercerita, setiap tahun pemerintah selalu mencari solusi untuk mengatasi kemacetan yang terjadi. Pada awal tahun 2000-an, saat itu tingkat pendapatan masyarakat semakin membaik. Sehingga, mulai terjadi perubahan pola penggunaan moda transportasi untuk mudik.
“Mulailah yang golongan bawah punya sepeda motor dan mobil yang menengah. Nah, macetnya di jalan sudah. Karena makin banyak (yang) punya mobil,” kata dia.
(baca: Pimpinan MPR Minta Pemerintah Sampaikan Maaf soal Korban Saat Macet Arus Mudik)
Saat itu, solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengurai kemacetan adalah dengan menambah waktu libur Lebaran dengan cuti bersama.
Harapannya, masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk pulang kampung sehingga tidak perlu kembali ke daerah asal pada waktu yang mepet.
Rupanya, kata dia, solusi itu cukup berhasil. Sehingga, kembali diterapkan pada libur Lebaran tahun ini.
(baca: Fahri Hamzah: Ini Masalah Nyawa, Seharusnya Menteri Jokowi Mundur Semuanya)
Namun rupanya, prediksi yang dilakukan pemerintah tersebut salah. Akibat peningkatan kesejahteraan, jumlah pengguna mobil semakin meningkat.
Hal itu yang mendasari pemerintah untuk mempercepat penyelesaian pembangunan ruas jalan tol guna memudahkan pemudik yang ingin mudik.
“Jadi double (solusi) itu kan. Cuti tetap ada, jalan tol diperbaiki. Tapi ini justru jalan tol itu (yang telah diperbaiki) meningkatkan minat masyarakat untuk naik mobil,” ujarnya.
(baca: Ini Daftar 17 Orang yang Meninggal dalam Arus Mudik di Brebes)
Kalla menegaskan, pemerintah akan terus mengevaluasi kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga nantinya dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.