Mudik Lebaran, Menjadi Bangsa Pembelajar

Hiruk pikuk mudik lebaran mulai mereda. "Tragedi" pintu keluar Tol Brebes Timur menjadi pelajaran berharga bagi pemimpin untuk menata kelola transportasi mudik lebaran tahun berikutnya, supaya kejadian yang sama tidak terulang lagi, walaupun nantinya semua jaringan jalan tol di Pulau Jawa akan terhubungkan—yang ditargetkan pada akhir 2018 dapat terwujud.

Propaganda yang menyebutkan jalan tol akan membuat pemudik lancar tidak terulang. Terlebih lagi, pemudik yang ke selatan Pulau Jawa juga ingin menikmati sensasi layanan jalan tol tersebut. Padahal, jika melewati jalur selatan cukup lancar dan tidak butuh waktu lebih dari 15 jam sudah tiba di kampung halaman.

Pertambahan jaringan jalan tol tidak akan dapat mengimbangi pertumbuhan keinginan menggunakan kendaraan pribadi saat mudik lebaran. Belum lagi nantinya akan terjadi kenaikan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan ini sudah dapat dibuktikan dengan peningkatan hingga 250 persen saat terjadi kemacetan panjang di jalan tol.

Ditambah lagi, selama di kampung halaman, jalan-jalan akan dipadati kendaraan pribadi yang bersilaturahmi dan berwisata. Kemacetan dan kepadatan lalu lintas beralih ke daerah.

Percepatan pembangunan Tol Trans-Jawa dapat diteruskan dan dipercepat, tapi tidak menjamin arus mudik akan semakin lancar. Namun, yang jelas penjualan kendaraan roda empat kian pesat.

Kepemilikan mobil ini sudah terbukti semakin meningkat setiap tahun, mesti secara total kepemilikan kendaraan di Indonesia terhadap jumlah penduduk masih lebih rendah dibanding negara lain.

Masalahnya, sebagian besar kepemilikan itu ada di Pulau Jawa dan di kawasan perkotaan seperti Jabodetabek, yang ekonomi warganya relatif lebih baik dibanding daerah lain di Indonesia.

Terjadinya kemacetan yang berkepanjangan ketika mudik lebaran lalu, tidak dapat ditimpakan kesalahannya pada Kementerian Perhubungan. Kejadian ini adalah akumulasi kesalahan selama ini dalam mengelola transportasi nasional, regional, dan lokal.

Tampaknya, banyak orang masih selalu beranggapan jika prasarana jalan disediakan maka urusan kemacetan pasti beres. Faktanya, makin bertambah prasarana jalan justru makin sering dan lekas terjadi kemacetan.

Apa kabar transportasi umum?

Memburu layanan transportasi umum yang humanis baru sebatas wacana. Hampir semua kementerian atau setingkatnya seharusnya punya andil dalam menyediakan transportasi umum yang sehat.

Bappenas, Kepolisian, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerisan Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa dan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian PPA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Ristek dan Dikti, adalah sederet instansi pemerintah yang harus duduk bersama mendiskusikan agar terwujud transportasi umum yang sehat.

Presiden-lah yang harus mengkoordinasikan ini. Kementerian Perhubungan hanya bertugas mengurus dan mengeluarkan regulasi serta pengawasan terbentuknya transportasi yang berkelanjutan, serta menyiapkan sarana dan prasarana transportasi selain jalan raya.

Sementara itu, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri semestinya tidak sekadar melakukan rekayasa lalu lintas berupa buka tutup dan pengaturan arus berlawanan (contra flow). Seharusnya, mengendalikan volume kendaraan sebesar mudik lebaran butuh pula simulasi dan prediksi sedini mungkin.

Semua hasil simulasi dan prediksi dapat ditampilkan di layar monitor yang dapat disebar ke semua pintu masuk dan keluar tol. Sudah waktunya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.