Bukan Solusi, Penghentian Batubara ke Filipina Pasca-penyanderaan Perlu Dikaji Mendalam

Kompas.com - 12/07/2016, 14:45 WIB
Deputi Bidang Penindakan Badan Narkotika Nasional, Inspektur Jenderal Benny Mamoto (tengah). KRISTIANTO PURNOMODeputi Bidang Penindakan Badan Narkotika Nasional, Inspektur Jenderal Benny Mamoto (tengah).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan negosiator sandera, Inspektur Jenderal Purnawirawan Benny Joshua Mamoto berpendapat bahwa rencana pemerintah menghentikan pengiriman batubara ke Filipina harus dikaji ulang.

"Yang model-model bargaining seperti itu perlu dikaji mendalam lagi," ujar Benny saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/7/2016).

Benny sempat terlibat sebagai juru runding upaya pembebasan sandera seorang WNI bernama Ahmad Resmiadi pada Maret 2005 dari kelompok Abu Sayyaf.

Dari pengalamannya itu, Benny menilai pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil langkah upaya pembebasan. Terlebih lagi, Pemerintah Filipina merupakan pemerintahan yang baru seumur jagung.

(Baca: Indonesia Ancam Stop Pengiriman Batu Bara ke Filipina)

Sang Presiden yang baru saja terpilh, Rodrigo Duterte, membutuhkan waktu untuk menata dan mengonsolidasikan ke dalam.

"Mereka perlu waktu konsolidasi, bagaimana menata hubungan Manila dengan Filipina Selatan (markas kelompok penyandera)," ujar dia.

Belum lagi persoalan dalam negeri lainnya yang mesti diselesaikan. Oleh sebab itu, pemberhentian pengiriman batubara ke Filipina, menurut Benny, bukanlah langkah bijak.

Mantan Interpol ini mengatakan, satu-satunya jalan agar pemerintahan Filipina dapat mencegah penyanderaan oleh warganya adalah melakukan pendekatan kesejahteraan.

(Baca: Panglima TNI: Biarkan Saja Filipina Mati Lampu)

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Nasional
Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Nasional
Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Nasional
Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Nasional
PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

Nasional
UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptys Antivirus Corona

Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptys Antivirus Corona

Nasional
Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Nasional
63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

Nasional
Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Nasional
Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Nasional
Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Nasional
RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X