Bukan Solusi, Penghentian Batubara ke Filipina Pasca-penyanderaan Perlu Dikaji Mendalam

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan negosiator sandera, Inspektur Jenderal Purnawirawan Benny Joshua Mamoto berpendapat bahwa rencana pemerintah menghentikan pengiriman batubara ke Filipina harus dikaji ulang.

"Yang model-model bargaining seperti itu perlu dikaji mendalam lagi," ujar Benny saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/7/2016).

Benny sempat terlibat sebagai juru runding upaya pembebasan sandera seorang WNI bernama Ahmad Resmiadi pada Maret 2005 dari kelompok Abu Sayyaf.

Dari pengalamannya itu, Benny menilai pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil langkah upaya pembebasan. Terlebih lagi, Pemerintah Filipina merupakan pemerintahan yang baru seumur jagung.

(Baca: Indonesia Ancam Stop Pengiriman Batu Bara ke Filipina)

Sang Presiden yang baru saja terpilh, Rodrigo Duterte, membutuhkan waktu untuk menata dan mengonsolidasikan ke dalam.

"Mereka perlu waktu konsolidasi, bagaimana menata hubungan Manila dengan Filipina Selatan (markas kelompok penyandera)," ujar dia.

Belum lagi persoalan dalam negeri lainnya yang mesti diselesaikan. Oleh sebab itu, pemberhentian pengiriman batubara ke Filipina, menurut Benny, bukanlah langkah bijak.

Mantan Interpol ini mengatakan, satu-satunya jalan agar pemerintahan Filipina dapat mencegah penyanderaan oleh warganya adalah melakukan pendekatan kesejahteraan.

(Baca: Panglima TNI: Biarkan Saja Filipina Mati Lampu)

Filipina harus membangun bagian selatannya secara merata. Seharusnya, lanjut Benny, Indonesia mendorong ke arah sana, bukan malah menyetop batubara dan dapat berimbas pada krisis listrik di sana.

"Sejarahnya, perairan Sulu itu merupakan pusat perdagangan. Jika itu bisa dikembalikan, pasti (penyanderaan) tidak terjadi lagi. Untuk ke arah sana, Pemerintah Filipina butuh waktu," ujar Benny.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengancam menghentikan pengiriman batubara ke Filipina apabila negara tersebut tidak serius menangani upaya pembebasan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

(Baca: Jokowi Telepon Presiden Filipina Terkait WNI yang Disandera)

"Karena Filipina juga akan menderita nanti begitu kita stop batubara, listrik di Selatan itu mati semua. Di situ ada dua (pembangkit listrik), batubara dan geotermal," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Selasa (12/7/2016).

Kejadian penyanderaan WNI yang bekerja sebagai awak kapal sudah terjadi empat kali dalam beberapa bulan belakangan ini. Sejumlah WNI telah berhasil dibebaskan, tetapi masih ada tujuh WNI lain yang masih disekap kelompok Abu Sayyaf.