Kompas.com - 08/07/2016, 08:03 WIB
Husni Kamil Manik Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) KOMPAS/ALIF ICHWANHusni Kamil Manik Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
EditorCaroline Damanik

KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (7/7/2016) sekitar pukul 21.00 WIB.

Banyak yang tak menyangka pria kelahiran Medan, Sumatera Utara, 18 Juli 1975, itu pergi begitu cepat.

Zulkarnain, perwakilan keluarga menjelaskan, awalnya almarhum mengeluhkan bisul di bagian kakinya pada Rabu (6/7/2016), tepat pada Hari Raya Idul Fitri 1437 H.

Husni sempat mendapat penanganan medis di salah satu rumah sakit dekat rumahnya. Namun, dokter menyarankan pergi ke rumah sakit yang lebih besar lantaran kadar gulanya tinggi.

Pihak keluarga lalu membawa Husni kembali ke rumah, kemudian membawa ke RSPP.

Dari Padang

Husni yang lahir di Medan merantau ke Padang, Sumatera Barat, untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Universitas Andalas, Padang. Dia menyelesaikan pendidikan sarjana dan masternya di sana.

Husni dikenal sebagai pakar di bidang irigasi di Sumatera Barat hingga menjadi peneliti di Pusat Studi Irigasi-SDALP Universitas Andalas. Namun, sejak mahasiswa, dia dikenal aktif dalam pemantauan Pemilu.

Pada tahun 2003, melalui pemilihan, dia pun terpilih menjadi anggota KPU Sumatera Barat. Husni menjadi komisioner KPU setempat selama dua periode, yaitu 2003-2008 dan 2008-2013.

(Baca juga: Ini Perjalanan Husni Kamil Manik Semasa Hidup)

Belum selesai jabatannya di KPU Sumbar, Husni mendaftar dan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI sebagai komisioner KPU Pusat. DPR RI memilih dia sebagai salah satu komisioner KPU baru.

Dalam rapat pleno pada April 2012, secara musyawarah mufakat, rekan-rekannya memilih Husni sebagai ketua.

Menurut Hadar Nafis Gumay, anggota KPU yang bertindak sebagai pimpinan dalam pleno tersebut, Husni dipilih karena memenuhi kriteria dan dapat berperan menjadi ketua dan koordinator yang baik.

“Ia juga diterima oleh publik dan dapat mewakili kami," ujar Hadar seperti dikutip dari laman resmi KPU.

Berintegritas dan solutif

Selama kepemimpinannya di KPU, Husni dikenal sebagai sosok yang berintegritas dan tenang.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie menilai Husni berhasil sebagai seorang pemimpin di KPU dan selalu bisa menjembatani berbagai silang pendapat dengan baik.

"Sikapnya sangat tenang, sabar, rasional dan komunikatif sehingga membuat semua proses pelaksanaan tugas menjadi lancar dengan selalu dapat menemukan solusi atas setiap masalah yang dihadapi," ujarnya melalui pesan singkat.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga mengaku sangat kehilangan sosok Husni.

"Kita kehilangan pemimpin dan pemikir muda yang penuh dedikasi di bidang tugasnya," kata Pramono lewat pesan singkatnya, Kamis (7/7/2016) malam.

Pramono mengatakan, sejarah akan mencatat kepemimpinan Husni di KPU yang membuat Pilkada serentak pertama kali pada 2015 berjalan damai dan aman.

(Baca juga: Pramono Anung: Husni Kamil Pemimpin dan Pemikir Muda yang Penuh Dedikasi )

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi menilai, Husni sebagai pribadi yang terbuka dan mudah untuk diajak berkomunikasi.

Husni tak segan meladeni lawan bicaranya untuk berdiskusi, khususnya terkait persoalan pemilihan kepala daerah.

"Almarhum is a good man, memiliki integritas dan kapasitas dalam pekerjaannya. Ia juga selalu bertindak objektif dan dialogis," ujar Viva saat dihubungi.

(Baca juga: Husni Kamil Manik Pernah Nyatakan Cukup Sekali Jadi Ketua KPU)

Selamat jalan, Bang Husni...



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X