Kapolri: Tidak Ada Cara Mujarab Antisipasi Aksi Teror Bom Bunuh Diri

Kompas.com - 06/07/2016, 10:21 WIB
Kapolri Badrodin Haiti usai Shalat Id di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri, Rabu (6/7/2016). Kristian ErdiantoKapolri Badrodin Haiti usai Shalat Id di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri, Rabu (6/7/2016).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi teror bom kembali terjadi di beberapa negara menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Pada Senin (4/7/2016), aksi bom bunuh diri terjadi di tiga kota di Arab Saudi, salah satunya di kawasan Masjid Nabawi, Madinah.

Kemudian disusul aksi teror di Mapolresta Surakarta, Indonesia, Selasa (5/7/2016) pagi.

Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengakui bahwa sampai saat ini tidak ada cara yang ampuh untuk mengantisipasi aksi teror bom bunuh diri.

Berbeda dengan bentuk aksi teror lainnya, kepolisian sulit untuk melakukam deteksi awal atau menangkap pelaku teror bom bunuh diri sebelum melakukan aksinya.

"Namanya bom bunuh diri tak bisa diantisipasi. Anda mau tangkap di rumah, diledakkan di rumah. Anda mau tangkap di jalan, diledakkan di jalan. Ditangkap di penjagaan, diledakkan di penjagaan. Tidak ada upaya antisipasi yang mujarab," ujar Badrodin saat ditemui usai Shalat Id di Masjid Al Iklhas Mabes Polri, Jakarta, Rabu (6/7/2016).

(baca: Kapolda Jateng: Sidik Jari Pelaku Bom Bunuh Diri Milik Nur Rohman)

Badrodin menjelaskan, selama ini pihaknya sudah berusaha mendeteksi segala kemungkinan ancaman teror yang ada.

Bahkan, lanjut Badrodin, Polri berhasil mengurangi risiko aksi teror yang lebih besar dengan melakukan penangkapan terduga teroris di Surabaya.

Menurut Badrodin, tiga terduga teroris, yakni PHP, BRN, dan FN merencanakan aksi teror bom bunuh diri yang lebih besar.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Nasional
Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Nasional
Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X