Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/07/2016, 16:41 WIB

"Sistem yang dibangun seperti apa pun akan tetap bisa diterobos oleh oknum-oknum pemain di DPR. Celah permainan itu akan selalu ada," kata Dadang.

Anggota Banggar dari Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate, menambahkan, permainan bisa saja terjadi di panitia kerja APBN karena dana optimalisasi dibahas dan diputuskan di panitia kerja.

"Namun, biasanya celah untuk melobi itu ada di luar pembahasan panitia kerja. Justru ketika sampai di panitia kerja, semua terkesan sudah sesuai aturan," ujarnya.

Ketua Komisi V Fary Djemi Francis mengatakan, proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat yang diatur Putu tidak pernah dibahas di Komisi V saat awal pengusulan dari mitra kerja. Proyek tersebut baru muncul setelah pembahasan dilanjutkan di Banggar bersama pemerintah.

(Baca: KPK Temukan Sejumlah Celah Potensial Korupsi dalam Dana Optimalisasi)

"Komisi V juga tidak tahu bagaimana detilnya karena kami tidak pernah membahas proyek jalan di daerah dalam pembahasan awal. Kalau seperti itu, ada kemungkinan itu adalah dana belanja transfer daerah yang dibahas di Banggar," kata Fary.

Sementara itu, Johnny Plate menjelaskan, proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat yang diatur oleh Putu masuk ke dalam pos belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Proyek tersebut kemungkinan dimasukkan lewat jalur dana optimalisasi di panitia kerja di Banggar karena tidak muncul saat usulan awal di komisi.

Mekanisme penganggaran

KPK mengusulkan penghapusan dana optimalisasi. Hasil kajian KPK terhadap dana optimalisasi pada APBN 2014 telah menunjukkan adanya potensi korupsi program-program titipan di kementerian dan lembaga lewat dana optimalisasi.

Hal ini terindikasi antara lain dari analisis KPK terhadap pratinjau atas proses dan perencanaan serta pemanfaatan dana optimalisasi APBN 2014 yang menunjukkan ada program atau kegiatan dengan dana optimalisasi yang tidak diusulkan kementerian atau lembaga.

(Baca: Menurut Wakil Menkeu, Penggunaan Dana Optimalisasi Perlu Ditinjau Ulang)

Selain itu, ada pula program yang belum diusulkan ke Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta tidak sesuai rencana strategis. Sebagian hasil akhir program yang menggunakan dana optimalisasi tidak jelas atau tidak terukur.

Secara umum, KPK juga mendorong agar ruang-ruang "gelap" dalam penganggaran di DPR yang kerap dimanfaatkan makelar proyek bisa ditutup.

KPK berencana mengusulkan pembentukan tim untuk mengobservasi tahap-tahap krusial penganggaran sekaligus penghapusan dana optimalisasi dari APBN karena rentan disusupi proyek "ijon".

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com