Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lancarkan Arus Mudik, Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Kompas.com - 30/06/2016, 06:19 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menyatakan Polri siap mengamankan dan menangani potensi kemacetan jalur mudik lebaran tahun ini.

Beberapa langkah disiapkan Polri untuk mengurai kemacetan. Termasuk di jalur tol Brebes Timur, yang baru digunakan pada musim mudik tahun ini.

"Sudah dipersiapkan rekayasa lalu lintas untuk antisipasi penumpukan arus demikan pengamanan disepanjang jalur rute," kata Boy di Kantor KPAI, Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Boy mengatakan Polri juga akan mengantispasi jalur tol menuju pelabuhan yang kerap terjadi penumpukan kendaraan.

Sementara di pintu tol Cileunyi, antisipasi dilajulan dengan merekayasa terutama yang menggunakan jalur selatan menuju Nagreg.

"Pemantauan kami untuk dilakukan sistem buka arus dan pengalihan arus. Ada beberapa alternatif jalan yg sudah disiapkan untuk antisipasi penumpukan arus," ujar Boy.

Selain rekayasa arus lalu lintas, Boy mengatakan Polri juga telah menyiapkan tim di masing-masing satuan kewilayahan. Tim tersebut bersenjata lengkap untuk mengantisipasi kejahatan jalanan yang menyasar masyarakat.

Sebelumnya, Boy mengatakan persiapan pengamanan arus mudik mencapai tahap akhir. Jajaran kepolisian, kata Boy, siap mengamankan masyarakat yang pulang kampung pada Lebaran tahun ini. 

Polri akan melakukan gelar pasukan, hari ini. "Gelar pasukan secara serentak akan dilaksanakan di Polda Metro Jaya dan Mabes Polri itu untuk pusat. Sedangkan di daerah itu dilaksanakan oleh Kapolda dan Kapolres," kata Boy di KPAI, Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Boy mengatakan Polri melibatkan 150.000 personel dalam pengamanan musim mudik lebaran tahun ini. Mereka akan diterjunkan pada Operasi Ramadhania yang akan digelar mulai 1 Juli hingga 15 Juli.

"Di mana di dalamnya itu operasi kepolisian yang melakukan pendekatan preemtif dan preventif dalam tugasnya didukung oleh penegakan hukum dan deteksi dini," ujar Boy.

Kompas TV Mudik Ramah Bagi Disabilitas

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com