Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Minta Pengusaha Belajar dari "Brexit"

Kompas.com - 28/06/2016, 20:28 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan, demokrasi tak selamanya membawa dampak positif. Salah satu contohnya adalah keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa atau yang dikenal dengan Britania Exit (Brexit).

Hal tersebut diungkapkan Kalla dalam acara Dialog Ekonomi dan Buka Bersama Dunia Usaha Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (28/6/2016) sore.

"Demokrasi di Inggris, keputusannya seperti itu keluar (dari Uni Eropa). Mula-mula senang, kemudian sadar ini salah. Semua orang khawatir. Berita buruk lagi, bukan berita baik," kata Kalla, Selasa sore.

(Baca: Pemerintah Jangan Terlalu Percaya DIri Sebut Dampak "Brexit" Tak Signfikan)

Kalla pun berpesan kepada para pengusaha agar siap menghadapi kondisi sesulit apa pun. Pemerintah, kata dia, mengharapkan para pengusaha dalam negeri bisa maju dan berkembang.

"Tenaga dalam negeri ini harus dimunculkan dan itu dari Anda semua, pengusaha-pengusaha," tutur senior Partai Golkar itu.

(Baca: Komisi I DPR: Bisa Saja Fenomena Brexit Terjadi di ASEAN)

Inggris telah memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa (UE) setelah 43 tahun dalam referendum bersejarah. Rakyat Inggris yang memilih "keluar" tercatat sebanyak 52 persen dengan perolehan suara sebanyak 17.410.742 orang.

Sementara itu, yang memilih "bergabung" ada 48 persen dengan perolehan suara sebanyak 16.141.241 orang. Sebagai dampak referendum Inggris tersebut, nilai tukar mata uang poundsterling pun merosot secara dramatis.

Kompas TV Infografis: Apa itu Brexit?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com