Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikritik soal Intoleransi Petugas KUA, Ini Komentar Menteri Lukman

Kompas.com - 25/06/2016, 10:19 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menyinggung praktik intoleransi di jajaran Kementerian Agama saat rapat kerja bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

Ia meneruskan aduan warga terkait tindakan diskriminasi petugas Kantor Urusan Agama.

"Yang saya dengar kemarin itu dari warga, berupa diskriminasi pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA). Ada pihak-pihak tertentu yang tidak dilayani dengan baik," ucap Maman dalam Rapat Kerja Anggaran Komisi VIII bersama Kementerian Agama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (24/6/2016).

Maman melanjutkan, sudah seharusnya KUA tidak memandang dari aliran mana pihak yang dilayaninya. Selama orang tersebut beragama Islam, dia berhak mendapatkan pelayanan di KUA.

"Saya paham, Pak Menag ini memang menjadi panutan dalam hal toleransi. Namun, problemnya ini belum dicontoh hingga ke pelaksana tugas Kemenag di lapangan. Saya kira ini juga menjadi tugas Pak Menag untuk membuat anak buahnya menjadi toleran," kata politisi PKB itu.

Menanggapi hal tersebut, Lukman mengapresiasi masukan yang diberikan.

"Ya, bisa jadi petugas di lapangan memang belum meresapi spirit toleransi, saya pikir ini masukan yang bagus," ujar Lukman.

Dia menambahkan, kedepannya seluruh petugas Kemenag di lapangan diharapkan bersikap toleran dan tidak melakukan diskriminasi.

"Ya, meski berbeda secara pemahaman aliran ke-Islaman, mereka berhak untuk dilayani dengan baik. Memang itu pernah saat seorang jamaah Ahmadiyah datang ke KUA, sebenarnya biar bagaiamanapun juga hak yang dimilikinya sebagai seorang warga negara tak lepas," ujar Lukman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com