Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan: Keselamatan Sandera Nomor Satu, Operasi Militer jika Terpaksa

Kompas.com - 24/06/2016, 17:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, saat ini pemerintah masih mengkaji cara yang tepat untuk membebaskan tujuh warga negara Indonesia yang disandera kelompok bersenjata asal Filipina.

Ryamizard memastikan, pemerintah akan mengutamakan cara-cara diplomasi sehingga keselamatan WNI yang disandera terjamin.

"Yang penting selamat dulu lah, yang lain-lain nomor dua. Bagi kita adalah keselamatan nomor satu," kata Ryamizard di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (23/6/2016).

Ryamizard mengatakan, operasi militer hanya akan dilakukan jika sudah tidak ada cara lain yang bisa ditempuh. Selain membahayakan keselamatan WNI, operasi militer juga sulit dilakukan karena sandera ditahan di Filipina.

(Baca: Tujuh WNI Kembali Disandera, Pemerintah Lanjutkan Moratorium Ekspor Batubara ke Filipina)

Jika memutuskan menggunakan operasi militer, pemerintah Indonesia harus meminta izin, membuat kesepakatan hingga melakukan latihan bersama dengan militer Filipina.

"Operasi militer itu kalau terpaksa, namanya operasi pasti nembak-nembak ada yang mati, kalau enggak penyandera pihak kita atau sandera pasti akan ada yang mati," ucap Ryamizard.

Prinsipnya, lanjut Ryamizard, pemerintah akan berupaya seoptimal mungkin untuk melakukan pembebasan sandera. Komunikasi dengan berbagai pihak terkait baik di Indonesia atau pun di Filipina juga terus diintensifkan.

"Kita sedang rancang dimana,apa yang dilakukan, harus berbuat apa, harus dibebaskan tak boleh dibiarkan," ucap Ryamizard.

Tujuh WNI yang disandera merupakan anak buah kapal (ABK) TB Charles 001 dan kapal tongkang Robi 152. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, informasi soal penyanderaan itu diterimanya pada Kamis (23/6/2016) kemarin.

(Baca: ABK yang Dibebaskan Benarkan Terjadi Penculikan Tujuh WNI)

 

Retno menyebutkan, penyanderaan tersebut terjadi di Laut Sulu. Penyanderaan, lanjut dia, terjadi dalam dua waktu berbeda, pada 20 Juni 2016.

Saat ini, menurut Retno, enam ABK yang dibebaskan tersebut masih dalam perjalanan membawa kapal TB Charles 001dan tongkang robi 152 menuju Samarinda.

Kompas TV 7 WNI Disandera Abu Sayyaf

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com