Jokowi Prioritaskan Pengembangan Kawasan Natuna

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin pengembangan Natuna menjadi prioritas. Atas alasan itu, untuk pertama kalinya, Jokowi melaksanakan kunjungan kerja ke kawasan Natuna, Kamis (23/6/2016) ini.

Dalam kunjungan kerja itu pula, Jokowi direncanakan sekaligus memimpin rapat terbatas membahas pengembangan potensi ekonomi Kabupaten Natuna.

"Presiden menggelar rapat terbatas di sana karena ingin melihat secara langsung kondisinya. Sehingga, rencana pengembangan akan lebih terarah, jelas dan sesuai kondisi yang diharapkan," ujar Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana dalam siaran persnya.

Sektor kelautan, perikanan dan wisata bahari adalah sektor yang menjadi sasaran pengembangan.

(baca: Kapal China Sering Terobos Batas, Pangkalan Militer di Natuna Diharapkan Segera Selesai)

Dilihat dari letak geografis, Natuna adalah kawasan strategis. Beranda nusantara itu berbatasan langsung dengan Malaysia, Vietnam dan Kamboja.

Selain itu, Natuna juga merupakan wilayah laut Indonesia yang menjadi jalur utama pelayaran laut internasional, terutama bagi kapal-kapal yang hendak menuju Hongkong, Jepang dan Korea.

Ari melanjutkan, pengembangan potensi ekonomi Natuna bukan saja karena letaknya yang strategis, namun sekaligus ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

(baca: Panglima TNI Sebut Tak Perlu Ada Koordinasi dengan China karena Natuna Milik RI)

"Pengembangan di sektor-sektor itu diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya di Kabupaten Natuna, Provinsi Riau," ujar Ari.

Dalam kunjungan kerjanya, Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Turut hadir pula menteri-menteri bidang ekonomi dan sumber daya, yakni Menteri ESDM Sudirman Said serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil.

(baca: Menteri Susi: jangan China Saja yang Boleh Geram, Kita Juga Bisa Geram)

Kunjungan kerja ini tak lama setelah peristiwa pencurian ikan oleh kapal berbendera China di kawasan Natuna.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengatakan, kunjungan Presiden membawa pesan bahwa perairan Natuna adalah wilayah Indonesia dan tak bisa diganggu gugat oleh negara manapun, termasuk China.

(baca: Jokowi Akan ke Natuna untuk Tegaskan Kedaulatan NKRI)

TNI AL menangkap kapal berbendera China, Han Tan Cou 19038, beserta tujuh awak kapal. Kapal itu salah satu dari 12 kapal yang mencuri ikan di kawasan Natuna.

Dalam penangkapan kapal tersebut, Kapal Coast Guard China sempat meminta Han Tan Cou dilepaskan. Namun, permintaan itu tidak digubris.

Dalam protes yang dimuat kantor berita Prancis AFP, jubir Kemlu China mengatakan, perairan Natuna termasuk wilayah penangkapan ikan tradisional mereka sehingga penangkapan tersebut melanggar hak.

Sementara itu, seperti dikutip dari Kantor Berita Xinhua, Tiongkok menyebut status Natuna masih belum jelas karena diklaim oleh Tiongkok dan Indonesia.