Luhut: Kedaulatan Indonesia Tidak Bisa Ditawar!

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, aksi penangkapan kapal ikan berbendera China di perairan Natuna pada Jumat (17/6/2016) lalu merupakan wujud sikap tegas pemerintah terkait kedaulatan Indonesia.

Luhut mengatakan, pemerintah tidak melakukan tawar-menawar bila ada kapal asing yang melanggar zona teritorial negara Indonesia.

Saat aksi penangkapan tersebut, TNI Angkatan Laut berhasil mengamankan Kapal Han Tan Cou 19038 karena terdeteksi sedang menjaring ikan di perairan Indonesia.

"Kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar!" ujar Luhut saat ditemui di kawasan Matraman Dalam, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

(Baca: Jokowi Akan ke Natuna untuk Tegaskan Kedaulatan NKRI)

Luhut mengatakan, saat akan ditangkap, kapal China tersebut tengah menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia.

Berdasarkan hukum internasional, zona tersebut bisa dilalui oleh kapal berbendera asing, tetapi dilarang untuk melakukan kegiatan perekonomian seperti menangkap ikan.

"Itu kan ZEE Indonesia. Jika hanya pelayaran internasional tidak perlu izin, tetapi kalau mereka sudah melakukan kegiatan ekonomi, ya mereka harus izin. Karena itu kami tangkap sesuai dengan prosedur internasional," kata Luhut.

Selain itu, Luhut juga mengatakan, penangkapan kapal Ikan berbendera China oleh TNI Angkatan Laut tidak menyalahi hukum internasional. Berdasarkan UNCLOS 1982, kata Luhut, semua negara, termasuk Indonesia, berhak melakukan penegakan hukum di perairannya, termasuk ZEE.

(Baca: Ini Kronologi Penangkapan Kapal Ikan China di Natuna Versi Koarmabar)

"Pak Hasjim Djalal (pengamat hukum internasional) sudah memberikan penjelasan ke kami bahwa posisi Indonesia kuat secara hukum internasional," kata dia.

Rencananya, Kamis (23/6/2016) besok, Luhut akan mendampingi Presiden Joko Widodo yang akan berkunjung ke Natuna, Kepulauan Riau.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, kunjungan Presiden besok membawa pesan bahwa perairan Natuna adalah wilayah Indonesia dan tak bisa diganggu gugat oleh negara mana pun, termasuk China.

"Sebagai kepala pemerintahan, Presiden ingin menegaskan bahwa Natuna adalah kedaulatan Indonesia," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).

Selain Luhut, Presiden juga akan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

"Presiden ingin menegaskan Natuna adalah NKRI dan itu sudah final," kata Pramono.