JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, semua menteri di Kabinet Kerja harus satu suara untuk menyikapi insiden di Laut Natuna pada Jumat (17/6/2016).
Sebab, menurut Hanafi, kejadian itu menyangkut kedaulatan negara. Bahkan terhitung sudah tiga kali kapal ikan Tiongkok melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
"Kalau satu kali kan mungkin enggak sengaja, tapi kalau tiga kali mungkin kan sudah merupakan sebuah metode bagi Tiongkok untuk terus melakukan hal itu," ujar Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Dia pun mengatakan, menteri luar negeri memang menghendaki proses diplomasi untuk mempertegas soal batas wilayah dengan Tiongkok, hal itu perlu didukung oleh menteri lainnya.
"Jadi jangan sampai Menlunya maju, tapi menteri lain bilang jangan kencang-kencang ke Tiongkok. Jadinya kan kita gampang sekali dijegal oleh Tiongkok," kata Hanafi.
Dia menambahkan, dalam hal ini Indonesia harus menerapkan suatu prinsip diplomasi tegas.
Ketegasan perlu ditunjukkan, meskipun Tiongkok merupakan negara sahabat dan banyak bekerja sama dengan Indonesia di sektor ekonomi.
"Prinsipnya diplomasi dalam situasi seperti ini kepada Tiongkok, kita harus soft on people, hard on problem," tutur Hanafi.