Meski Ditolak DPR, Anggaran Kemenhan-TNI Tak Akan Dinaikkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menegaskan tidak akan menaikkan pengajuan anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan TNI untuk tahun anggaran 2017. Sebab, pemerintah memang memiliki anggaran yang terbatas.

Anggaran yang diajukan ke DPR akan tetap berkisar pada angka Rp 104 triliun-Rp 107 triliun.

"Kan lagi keadaan ekonomi turun semua kan bersama-sama secara proporsional diturunkan. Kalau enggak ada duitnya pakai apa?" kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).

Hal tersebut disampaikan Luhut menanggapi sikap DPR yang menolak anggaran yang diajukan Kemenhan-TNI karena dianggap terlalu rendah dari yang sebelumnya dijanjikan.

Luhut mengatakan, meski mendapat penolakan DPR, namun untuk tahun ini pemerintah tidak akan menaikkan lagi pagu anggaran yang sudah diajukan.

Luhut menyadari pentingnya anggaran yang memadai bagi Kemenhan-TNI. Oleh karena itu, pemerintah akan menaikkan anggaran tersebut apabila pada tahun-tahun mendatang kondisi ekonomi sudah membaik.

"Enggak ada masalah, kalau ekonomi global membaik, ekonomi kita membaik tentu juga akan ada penyesuaian," ucap Luhut yang juga purnawirawan TNI ini.

Luhut pun meyakini Kemenhan-TNI dalam proses selanjutnya bisa meyakinkan DPR untuk menyetujui anggaran sebesar Rp 104 triliun-Rp 107 triliun yang sudah diajukan.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, Komisi I menolak pengajuan anggaran Kementerian Pertahanan-TNI tahun anggaran 2017 sebesar Rp 104 triliun-Rp 107 triliun. Pasalnya, pagu tersebut jauh di bawah seperti yang dijanjikan pemerintah.

"Janji pemerintah mengusahakan (anggaran Kemenhan-TNI) 1,5 persen dari PDB, karena itu pagu yang diajukan jangan jauh dari yang dijanjikan sehingga ketika pengajuannya kami tolak dahulu," kata Hanafi, Selasa.

Dia menjelaskan, jika pagu yang diajukan 1,5 persen dari PDB, maka anggarannya sekitar Rp 180 triliun sampai Rp 200 triliun.

Menurut dia, anggaran tersebut diperuntukkan bagi koordinasi, alutsista, kesejahteraan TNI, perumahan dan fungsi-fungsi lainnya.

"40 persen untuk belanja rutin, 20 persen lebih sedikit untuk belanja barang dan sisanya belanja modal," ujarnya.

Hanafi mengatakan, pemerintah beralasan tidak bisa memenuhi 1,5 persen dari PDB karena alasan ekonomi.

Namun, menurut dia, anggaran TNI tidak bisa diperlakukan sama dengan kementerian/lembaga lain. TNI merupakan tulang punggung negara dalam menjaga kedaulatan negara.