Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Kedaulatan Negara Harga Mati, tetapi Hubungan Baik Perlu Dijaga

Kompas.com - 20/06/2016, 17:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana Kepresidenan angkat bicara terkait insiden penembakan kapal China oleh kapal TNI Angkatan Laut di perairan Natuna, Jumat (17/6/2016) lalu.

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, dalam polemik tersebut, kedaulatan negara merupakan prioritas utama bagi pemerintah.

"Kedaulatan adalah nomor satu, harga mati. Meskipun menjaga hubungan baik itu juga perlu," ujar Johan Budi di Istana Kepresidenan, Senin (20/6/2016).

Presiden sendiri telah mendapatkan laporan lengkap dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait insiden itu.

Johan tidak bisa mengungkap secara detail apa instruksi Jokowi terkait insiden itu. Namun, Presiden menginstruksikan TNI dan segenap unsur pertahanan dan keamanan lainnya untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia.

"Intinya Presiden memerintahkan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah RI yang sudah susah-payah dibangun sejak zaman kemerdekaan tanpa harus mengurangi hubungan baik," ujar Johan.

Johan mengatakan, prinsip tersebut bukan hanya diterapkan kepada China saja, melainkan juga kepada negara-negara lainnya.

Sebelumnya diberitakan, KRI Imam Bonjol-383 di bawah wewenang Komando Armada Maritim Kawasan Barat (Koarmabar) menangkap satu kapal ikan berbendera China di perairan Natuna, Jumat pekan lalu.

Kapal itu sempat melarikan diri. KRI Imam Bonjol kemudian melepaskan tembakan ke udara, namun diabaikan.

Setelah beberapa kali tembakan, KRI melepaskan tembakan ke lambung kapal hingga akhirnya mereka menyerah. Setelah ditangkap dan digeledah, kapal itu diawaki enam pria dan satu wanita.

Seluruhnya warga negara China. Kini, kapal itu disita dan ditambatkan di Lanal Ranai dan para anak buah kapal serta nahkodanya akan diproses hukum.

Kompas TV Kapal Patroli Diserang Bom Molotov
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com